jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah terus berkomitmen menanggulangi dan mengatasi perubahan iklim dengan membangun program ekonomi hijau.
Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM Ego Syahrial mengatakan program ekonomi hijau dari sisi kebijakan energi nasional berfokus terhadap pengembangan energi baru terbarukan yang minim emisi dan ramah lingkungan.
BACA JUGA: Erick Thohir Optimistis Industri Halal Indonesia Bisa Jadi Nomor Satu di Dunia
Adapun program tersebut bertujuan melindungi lingkungan dengan mengurangi efek gas rumah kaca sekaligus mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi nasional.
"Kementerian ESDM telah menyusun peta jalan transisi energi menuju netral karbon yang sudah dicanangkan di dalam COP-26 di Glasgow, UK. Kami berusaha mencapai netral karbon pada tahun 2060 atau lebih cepat," ujarnya Ego dalam acara Green Economy Indonesia Summit 2022, Rabu (11/5).
BACA JUGA: Pertumbuhan Ekonomi Kuartal I 2022 Hanya Dinikmati Segelintir Orang
Pada 2021 realisasi porsi EBT di dalam bauran energi nasional baru mencapai 11,7 persen, sedangkan target bauran setrum bersih itu justru mencapai 23 persen pada 2025 mendatang.
Ego mengungkapkan Kementerian ESDM akan mendorong pelaksanaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) atap sebesar 3,6 gigawatt dengan potensi peningkatan bauran 0,8 persen.
BACA JUGA: Bea Cukai Lakukan Upaya Ini untuk Angkat Produk UMKM ke Pasar Internasional
Kemudian, pembangunan pembangkit energi baru terbarukan sebesar 10,6 gigawatt dan penerapan bahan bakar nabati sebanyak 11,6 juta kiloliter dengan potensi peningkatan bauran empat persen.
Menurut Ego, agar pengembangan EBT bisa berjalan baik maka dibutuhkan beberapa regulasi yang untuk mendukung percepatan pengembangan energi baru terbarukan.
Regulasi itu, di antaranya Peraturan Presiden mengenai pembelian energi baru terbarukan yang akan membuat harga setrum bersih kian kompetitif dan mampu bersaing dengan energi fosil.
"Kami juga ingin memberikan kemudahan dalam perizinan berusaha yang berasal dari kementerian-kementerian terkait," ungkapnya.
Dalam peta jalan transisi energi menuju netral karbon, pemerintah menegaskan tambahan pembangkit listrik hanya berasal dari pembangkit energi baru terbarukan setelah 2030.
Mulai 2035 pembangkit listrik akan didominasi oleh energi baru terbarukan variabel dalam bentuk tenaga surya, diikuti tenaga angin dan arus laut pada tahun berikutnya.
Kemudian, tenaga nuklir akan masuk dalam sistem pembangkitan mulai 2049.
Hidrogen juga akan dimanfaatkan secara gradual mulai 2031 dan secara masif pada 2051.
Pemerintah memastikan ekonomi akan tetap tumbuh meski Indonesia dihadapkan pada tantangan transisi energi yang menuntut penggunaan energi bersih dan teknologi modern dalam sektor industri, transportasi, hingga pembangkit listrik. (mcr28/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wow! Pertumbuhan Ekonomi RI Menyalip China, Amerika, hingga Korsel
Redaktur : Elvi Robiatul
Reporter : Wenti Ayu Apsari