jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) melaksanakan program padat karya tunai (PKT) bantuan stimulan perumahan swadaya (BSPS) atau bedah rumah.
Saat ini, program tersebut menargetkan 1.405 unit rumah tidak layak huni (RTLH) di Provinsi Riau dengan anggaran sebesar Rp 28,1 miliar.
BACA JUGA: Kementerian PUPR Mulai Bangun Hunian Tetap Korban Bencana Banjir Bandang NTT
Kemudian secara nasional, pemerintah menargetkan 114.900 RTLH dengan mengalokasikan anggaran Rp 23,24 triliun untuk PKT, Rp 2,46 triliun di antaranya untuk program BSPS.
"Hal ini merupakan bentuk perhatian pemerintah bagi masyarakat yang membutuhkan rumah," kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, dikutip dari laman Kementerian PUPR, Senin (24/5).
BACA JUGA: Moge Tabrak 3 Pemotor dan Mobil Satpol PP, Pengendara Ogah Tunjukkan STNK
Progam PKT itu menurut Basuki bertujuan untuk membuka lapangan kerja, mengurangi angka pengangguran, dan meningkatkan kesehatan masyarakat agar dapat tinggal di rumah layak huni.
"Tentunya kami berharap dapat meningkatkan kualitas hidup para penerima bantuan dengan memiliki rumah yang lebih layak, sehat, dan nyaman," ujar menteri 66 tahun itu.
BACA JUGA: Aturan Baru Pemutakhiran Data Kepegawaian, PNS, PPPK, dan PPT Non-ASN Wajib Tahu
Untuk Provinsi Riau, 1.405 unit RTLH yang akan dibedah tersebar di 10 kota/kabupaten dan 93 desa. Hingga saat ini, perkembangannya sudah mencapai 30 persen.
Direktur Jenderal Perumahan Kementerian PUPR Khalawi Abdul Hamid mengatakan program BSPS ini bertujuan agar masyarakat mau meningkatkan kualitas rumahnya.
"Total bantuan Program BSPS di Provinsi Riau yang sebesar Rp 28,1 miliar akan digunakan untuk pembelian bahan bangunan sebesar Rp 24,5 miliar dan padat karya tunai upah kerja tukang sebesar Rp 3,5 miliar," pungkas Khalawi. (mcr9/jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
Redaktur & Reporter : Dea Hardianingsih