jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Pertahanan (Kemhan) mengalihfungsikan sejumlah fasilitas yang dimiliki menjadi rumah sakit darurat, demi menghadapi lonjakan kasus COVID-19.
Anggota Komisi I DPR Muhammad Farhan menyambut langkah yang ditempuh kemenhan tersebut.
BACA JUGA: BPPSDMP Kementan Gelar Pelatihan Sejuta Petani, Demi Indonesia Bangkit
"Utilitas fasilitas dan tenaga kesehatan TNI akan memberikan kontribusi besar untuk penanganan ini," ujar Farhan melalui keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (15/7).
Farhan mengatakan kontribusi Kemhan termasuk kementerian dan lembaga lain diperlukan untuk mengatasi pandemi.
BACA JUGA: Roy Suryo Soroti Rencana Pemadaman TV Analog Mulai 17 Agustus ini
Hal yang sama hendaknya juga harus datang dari masyarakat, yakni patuh pada aturan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) darurat dengan penuh kesadaran.
"Kita prihatin, sebab jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat, padahal PPKM darurat sudah diterapkan di Jawa dan Bali sejak 3 Juli," ucapnya.
BACA JUGA: Sulit Memastikan Lingkungan Bebas COVID-19, Lakukan 5 Tips Sederhana Biar Tetap Aman
Farhan berharap pemerintah segera mengevaluasi dan menganalisis pelaksanaan PPKM darurat sebelum berakhir 20 Juli mendatang.
"Perlu diawasi dengan ketat pelaksanaan PPKM darurat, sumber melonjaknya kasus positif ada di mana? Saatnya pemerintah pusat membedah secara objektif wilayah per wilayah yang kasus COVID-19 di daerahnya masih terus meningkat," katanya.
Khusus wilayah Jabodetabek, Farhan menyarankan dibentuk tim khusus untuk menangani penyebaran COVID-19, jika memang diperlukan.
Apabila klaster keluarga menjadi persoalan tersendiri peningkatan COVID-19, maka pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat dan Banten wajib menyediakan tempat isolasi mandiri dengan memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai.
"Pemerintah perlu lebih gencar menjelaskan duduk soal semakin tingginya penambahan tersebut agar tidak menimbulkan kepanikan masyarakat," katanya.
Farhan juga meminta semua pihak menahan diri untuk tidak memberikan komentar yang cenderung membuat masyarakat bingung.
Dalam situasi krisis ini, kata dia, semua pihak hendaknya memberikan komentar yang menenangkan dan optimisme agar imunitas masyarakat terjaga bahkan naik.
"Komentar-komentar miring akan melemahkan imunitas masyarakat."
"Kami berharap situasi krisis ini tidak diboncengi agenda politik oleh pihak-pihak tertentu dengan tujuan-tujuan tertentu pula," katanya.
Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebelumnya menyatakan telah menyiapkan 1.650 tempat tidur tambahan untuk pasien COVID-19 yang tidak tertampung di RS dr. Suyoto Bintaro Jakarta Selatan.
Sarana dan prasarana kesehatan tersebut alih fungsi sejumlah fasilitas Kemhan yakni Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Pertahanan (Pusdiklat Jemenhan) dan Pusdiklat Bahasa di Pondok Labu, Jakarta Selatan.
Kemenhan juga tengah menyiapkan Badiklat Kemhan Salemba Jakarta Pusat, Pusdiklat Bela Negara di Rumpin Bogor dan mes stand by force di IPSC Sentul Bogor sebagai Rumah Sakit Darurat COVID-19.
Prabowo juga telah mengecek kesiapan gedung Pusdiklat Jemenhan dan Pusdiklat Bahasa Kemhan.
Gedung tersebut memiliki daya tampung 172 kamar dengan kapasitas 344 tempat tidur.
Lokasi rumah sakit satelit itu juga akan dilengkapi dengan perangkat tenaga kesehatan yang dibutuhkan dari RS dr. Suyoto, termasuk di antaranya dokter umum, dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis paru serta dokter anestesi.(Antara/jpnn)
Simak! Video Pilihan Redaksi:
Redaktur & Reporter : Ken Girsang