jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) memfasilitasi kegiatan sulih bahasa isyarat pada debat calon presiden (capres) dan wakil presiden (cawapres) Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo Usman Kansong mengatakan, langkah ini sebagai salah satu upaya mewujudkan Pemilu yang makin inklusif.
BACA JUGA: Kemkominfo Dinilai Responsif pada Hasil Survei BerAKHLAK
"Sehingga teman-teman disabilitas juga mendapatkan pemahaman yang utuh sekaligus pendidikan politik dari debat sebelum menentukan pilihannya saat pencoblosan nanti,” ujar Usman Kansong, dalam keterangannya, Sabtu (3/2).
Pemerintah memastikan setiap warga negara memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam Pemilu 2024.
BACA JUGA: Kemkominfo Ajak Masyarakat Optimalkan Pariwisata di Lampung Lewat Medsos
Itu mencakup pengakuan dan perlindungan hak-hak politik semua warga negara, tanpa memandang jenis kelamin, usia, disabilitas, etnis, agama, atau latar belakang sosial ekonomi mereka, sepanjang memenuhi persyaratan.
"Sehingga Pemilu 2024 terselenggara secara inklusif dan ramah dengan teman-teman disabilitas,” kata Usman.
BACA JUGA: tvOne Sajikan Program Spesial Terkait Debat Kelima Capres 2024
Kegiatan sulih bahasa debat capres dan cawapres yang digelar di Kementerian Kominfo tersebut bekerja sama dengan Pengurus Pusat Gerakan untuk Kesejahteraan Tuna Rungu Indonesia (Gerkatin).
Secara khusus aksi ini adalah dalam rangka pemenuhan hak penyandang disabilitas tuli untuk mendapatkan fasilitas dan akses informasi acara debat capres dan cawapres.
Kementerian Kominfo dalam hal ini Ditjen IKP melalui GPR TV menyediakan ruangan, peralatan live streaming, serta beberapa fasilitas pendukung lainnya.
Kegiatan sulih bahasa bersama ini pun sudah dilakukan saat debat capres dan cawapres pada 21 Januari 2024.
Menurut rencana saat debat kelima yang digelar Minggu, 4 Februari 2024 nanti, kegiatan serupa kembali digelar.
Ketua Pusat Bahasa Isyarat Indonesia (Pusbisindo) Laura Lesmana Wijaya pun mengatakan, itu merupakan salah satu langkah nyata pemerintah mendorong keterlibatan semua kalangan dalam berpartisipasi membangun bangsa.
"Ini bisa menjadi model akses informasi bagi daerah-daerah lainnya untuk selalu menggandeng dan melibatkan komunitas kami,” ujarnya.
Redaktur & Reporter : Djainab Natalia Saroh