jpnn.com, BALI - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menyakini hasil Employment Working Group/Kelompok Kerja Bidang Ketenagakerjaan (EWG) dapat disinergikan dengan hasil dari Develpoment Working Group/Kelompok Kerja Bidang Pembangunan (DWG).
Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Anwar Sanusi saat menjadi panelis pada seminar yang Diselenggarakan Bappenas dengan tema "Dissemination on the G20 Development Working Group Outcome Documents" di Bali, Senin (14/11/2022).
BACA JUGA: Kemnaker Sebut Inovasi Ekosistem Digital Berperan Penting Tingkatkan Kepesertaan JKN
Menurut dia, kerja sama tersebut dilakukan untuk pemulihan dan ketahanan yang lebih kuat di Negara Berkembang, termasuk negara Tertinggal (LDC) dan Negara Berkembang Pulau Kecil (SIDS).
"Kami yakin, ada titik-titik sinergi potensial antara output Kelompok Kerja Ketenagakerjaan dan Kelompok Kerja Pembangunan yang dapat dibuat," kata Sekjen Anwar.
BACA JUGA: Lindungi Pekerja, Kemnaker Dorong Perkuat Inovasi K3
Dia mengatakan rangkaian pertemuan G20 EWG yang diselenggarakan beberapa waktu lalu menyepakati 4 isu prioritas G20 EWG.
Dia menyebut, Menteri Ketenagakerjaan RI mengeluarkan Chair's Summary hasil dari pertemuan G20 EWG dan G20 LEMM yang diselenggarakan sepanjang 2022.
BACA JUGA: Komisi IX DPR Apresiasi Kebijakan Kemnaker dalam Hadapi Ancaman Resesi Global
Empat isu prioritas yang dimaksud, yaitu Percepatan dan Pemantauan Prinsip G20 untuk Integrasi Pasar Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas, pelatihan kejuruan berbasis komunitas, penciptaan lapangan kerja melalui kewirausahaan, dan menyesuaikan perlindungan ketenagakerjaan untuk meningkatkan ketahanan seluruh pekerja.
"Empat isu prioritas ini disepakati oleh negara-negara anggota G20 dan tertuang dalam Chair's Summary," ucapnya.
Lebih lanjut, dia mengemukakan pertemuan EWG dan LEMM G20 menghasilkan 5 dokumen hasil yang disepakati, yaitu Rencana Aksi Percepatan dan Pemantauan Prinsip G20 untuk Integrasi Pasar Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas; dan Rekomendasi Kebijakan G20 untuk Pertumbuhan Berkelanjutan.
Ada juga produktivitas dalam Kapasitas Manusia Pembangunan melalui Penguatan Berbasis Masyarakat Pelatihan Kejuruan (CBVT).
Sementara 3 dokumen lainnya, yaitu Rekomendasi Kebijakan Peningkatan Kewirausahaan dan Dukungan UMKM sebagai Instrumen Penciptaan Lapangan Kerja, Prinsip Kebijakan G20 tentang Mengadaptasi Perlindungan Tenaga Kerja untuk Perlindungan yang Lebih Efektif dan Peningkatan Ketahanan Bagi Semua Pekerja, dan Pembaruan Strategi Keterampilan G20. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menjelang KTT G20, Brimob Polda Jatim Memperketat Pengamanan PLTU Paiton
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian