jpnn.com, SURABAYA - Pengawas Ketenagakerjaan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melakukan inspeksi mendadak (Sidak) di Bandar Udara Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Sabtu (28/1) pagi.
Hasilnya, mereka menggagalkan upaya penempatan 87 calon pekerja migran Indonesia (PMI) yang ditempatkan secara nonprosedural ke Timur Tengah.
BACA JUGA: Kemnaker Dorong Lahirnya Wirausaha Baru, Ternyata Ini Tujuannya
Dirjen Binwasnaker dan K3 Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Haiyani Rumondang mengatakan sidak di Bandara Juanda dilakukan setelah Pengawasan Ketenagakerjaan Kemnaker mendapatkan laporan dari masyarakat pada Jumat (27/1).
Selanjutnya, pihaknya segera melakukan koordinasi dengan Pengawas Ketenagakerjaan Disnakertrans Jawa Timur dan UPTD Penempatan PMI Surabaya guna menindaklanjuti laporan tersebut.
BACA JUGA: PMI Terjun Langsung Bantu Penanganan Penyakit Kuku dan Mulut
“Mereka langsung melakukan aksi pencegahan terhadap kurang lebih 87 CPMI di Bandara Juanda yang akan berangkat sekitar pukul 08.30 WIB dengan pesawat Lion Air dan Batik Air menuju Malaysia dan Singapura, yang diduga akan lanjut ke Timur Tengah,” kata Haiyani melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Sabtu (28/1).
Menurutnya, selama ini pihaknya kerap melakukan sidak terkait penempatan CPMI nonprosedural di Bandar Udara Soekarno-Hatta.
BACA JUGA: Sekjen Kemnaker Anwar Sanusi Tekankan ASN BBPVP Bekasi Memahami Core Value BerAKHLAK
Hal itu menjadikan Bandara Soetta cukup keta tatas Tindakan penempatan PMI secara nonprosedural.
Namun, dia menilai dengan semakin ketatnya Bandar Udara Soekarno-Hatta, maka oknum penempatan PMI nonprosedural mengalihkan aksinya ke Bandara lain.
“Kami mengimbau dan tekankan kepada seluruh Pengawas Ketenagakerjaan untuk memberikan perhatian khusus permasalahan tersebut di wilayah masing-masing,” katanya.
Direktur Binariksa Kemnaker, Yuli Adiratna mengatakan saat ini tengah melakukan pendataan dan pendalaman terkait Sidak di Bandar Udara Juanda.
Menurut Yuli, tim sedang melakukan pendataan dan mendalami permasalahan yang terjadi untuk menemukan pelaku yang terlibat dalam penempatan PMI secara nonprosedural.
"Tim juga sudah mengkoordinasikan dengan UPTD Penempatan PMI Surabaya untuk proses penanganan selanjutnya,” tutur Yuli.
Yuli memastikan bahwa semua pihak yang terkait dengan Penempatan PMI nonprocedural ini akan diproses sesuai UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia maupun peraturan perundang-undangan lainnya.
“Kami memastikan Calon PMI sebagai korban untuk dilindungi dari segala ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab,” kata Yuli. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Begini Cara Kemnaker Hadapi Tantangan Ketenagakerjaan Pascapandemi Covid-19, Keren
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian