jpnn.com, JAKARTA - Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menyatakan telah melakukan berbagai langkah untuk mengatasi ketidakcocokan antara kebutuhan industri dan kemampuan pekerja. Salah satu hal yang dilakukan pemerintah yakni melakukan transformasi balai latihan kerja (BLK) dan link and match ketenagakerjaan.
Menurut Ida, dua Kebijakan Kemnaker untuk mengatasi mismatch ketenagakerjaan 2020-2024 yaitu yang pertama transformasi BLK dengan arah kebijakan.
BACA JUGA: Kemnaker Siapkan Langkah Mengantisipasi Urbanisasi Pascalebaran
Kemudian merubah secara total BLK sebagai Balai Pelatihan Vokasi yang menjadi pusat pengembangan kompetensi serta produktivitas tenaga kerja yang berdaya saing di tingkat nasional dan intenasional.
“Transformasi BLK dilakukan dengan reformasi kelembagaan, hingga reorientasi SDM untuk meningkatkan kualitas layanan BLK. Kita optimalkan potensi kapasitas latih UPTP, UPTD, dan BLK Komunitas kepada 483.991 orang per tahun, yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja dengan sebaran di seluruh Indonesia," ujar Ida.
BACA JUGA: Kemnaker Beberkan Agenda Penting yang Bakal di Bahas dalam ILC 2021
Kebijakan yang kedua, lanjut Ida, yaitu Link and Match Ketenagakerjaan dengan arah kebijakan membangun integrasi.
Politisi PKB itu menyebutkan pembangunan kebijakan mengedepankan pelatihan, sertifikasi, dan penempatan tenaga kerja dalam sebuah bisnis proses yang utuh dan efektif untuk mempertemukan pencari kerja dengan permintaan pasar kerja.
BACA JUGA: Hari Ini Batas Terakhir Posko THR Kemnaker, Sudah Lapor Belum?
“Kami terapkan strategi mengintegrasikan sistem pelatihan, sertifikasi, dan penempatan, yaitu pengembangan kemitraan dengan dunia usaha dan dunia indsutri (DuDi)," kata Ida.
Kemudian dalam rangka mendukung sertifikasi kompetensi lulusan pendididkan dan pelatihan vokasi, terdapat pula 1.925 Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) yang telah mendapatkan lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) yang siap melaksanakan sertifikasi bagi tenaga kerja di seluruh Indonesia.
Sebelumnya Menaker Ida dan Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Benny Rhamdani menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan Komisi IX DPR RI di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (24/5/2021).
Raker yang dipimpin Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Esthelita Runtuwene ini membahas evaluasi link and match Balai Latihan Kerja (BLK) sesuai dengan kebutuhan daerah, Pelindungan Jaminan Sosial bagi Pekerja Migran Indonesia (PMI), penanganan kedatangan Tenaga Kerja Asing (TKA) dan strategi kesiapan dan penanganan kembalinya PMI dari negara penempatan, khususnya pada masa Pandemi Covid-19 di daerah perbatasan dan basis Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Menaker Ida mengatakan, jumlah pengangguran terbuka Indonesia mengalami penurunan sekitar 950 ribu orang pada Februari 2021.
"Pengangguran terbuka kita dibandingkan Agustus 2020 menurun, Agustus 2020, akibat pandemi pengangguran kita 9,7 juta. Alhamdulillah dengan segala cara kita bisa menurunkan pengangguran kita berkurang 950 ribu," kata Ida.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk usia kerja Indonesia pada Februari 2021 berjumlah 205,36 juta. Dari jumlah tersebut, sebanyak 139,81 juta atau 68,08 persen adalah angkatan kerja. Dengan rincian 131,06 juta atau 93,74 persen berstatus bekerja dan 8,75 juta atau 6,26 persen berstatus penganggur terbuka.
Sebanyak 59,62 persen berstatus pekerja informal dan sebagian besar berpendidikan maksimal SD ke bawah (40,38 persen). Namun demikian, tingkat pengangguran tertinggi justru berpendidikan SMK sebanyak 11,45 persen, diikuti SMA (8,55 persen), universitas (6,97 persen) dan diploma (6,61 persen). Sementara tingkat pengangguran berpendidikan SMP hanya 5,87 persen dan maksimal SD hanya 3,13 persen. (jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robia