jpnn.com, JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) menggelar uji kompetensi bagi pejabat fungsional pengantar kerja.
Kegiatan yang berlangsung pada 1-6 November itu bertujuan meningkatkan kompetensi pengantar kerja agar dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat secara profesional dan berkualitas.
BACA JUGA: Kemnaker Dorong Ikaperjasi Perkuat Peran dan Fungsi Pengantar Kerja
Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemnaker Suhartono mengatakan pejabat fungsional pengantar kerja mempunyai peran strategis dalam penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja.
Peran aktif pengantar kerja turut mendorong percepatan penempatan tenaga kerja sebagai target pemerintah menurunkan angka pengangguran.
BACA JUGA: Kemnaker Dorong Pejabat Fungsional Pengantar Kerja Adaptif dengan Perkembangan Zaman
"Untuk itu dibutuhkan peningkatan kompetensi pengantar kerja," tegas Suhartono saat membuka uji Kompetensi Pejabat Fungsional Pengantar Kerja, Senin (1/11).
Suhartono menyatakan pelaksanaan uji kompetensi dan sertifikasi kompetensi memegang peranan sangat penting dalam menyiapkan pengantar kerja yang berkualitas, memiliki kualifikasi kompetensi, serta profesional.
BACA JUGA: Kemenaker Bidik Pejabat Pengantar Kerja Jadi Agen Of Change
Oleh karena itu, pejabat fungsional pengantar kerja perlu dibekali dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan teknis (hard skill) sesuai era digitalisasi maupun kemampuan soft skill melalui pelatihan pembentukan sikap kerja, agar dapat memberikan pelayanan penempatan tenaga kerja yang optimal kepada masyarakat.
"Pengantar kerja harus menawarkan berbagai kemudahan dan kenyamanan bagi masyarakat termasuk dalam menerima informasi pasar kerja dan dunia kerja," ujarnya.
Sesuai dengan Permenaker Nomor 14 Tahun 2017, Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) PPKK telah mendapat lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) sejak 14 Maret 2016 dipercaya untuk melaksanakan uji kompetensi bagi jabatan fungsional pengantar kerja yang akan naik jenjang jabatan.
"Kemnaker melalui Direktorat Bina Pengantar Kerja mempunyai kewajiban melaksanakan uji kompetensi bagi pejabat fungsional pengantar kerja yang akan naik jenjang jabatan," kata Suhartono.
Dirjen Suhartono menambahkan, dalam arahannya Menaker Ida Fauziyah mendorong pengantar kerja dapat menyesuaikan cara pandang agar tidak tertinggal dan mampu memenangkan kompetisi di pasar global. (mrk/jpnn)
Yuk, Simak Juga Video ini!
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi