jpnn.com, SEMARANG - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus berupaya membangun ekosistem Satu Data Ketenagakerjaan (SDK) di pusat maupun di daerah.
Upaya tersebut sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang SDK.
BACA JUGA: Kemnaker Perkuat Konsolidasi Kebijakan Satu Data Ketenagakerjaan Pusat dan Daerah
Kepala Badan Perencanaan dan Pengembangan Ketenagakerjaan Bambang Satrio Lelono menyampaikan kebijakan SDK perlu diterapkan.
Hal ini mengingat kompleksitas urusan di bidang ketenagakerjaan yang menuntut akurasi pengambilan keputusan dan kebijakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi di bidang ketenagakerjaan yang semuanya membutuhkan data yang terintegrasi dan berkualitas.
BACA JUGA: Kemendagri: Perlu Ada Platform Satu Data untuk Kembangkan Wilayah Metropolitan Mamminasata
Menurut Bambang, untuk menghasilkan data ketenagakerjaan yang berkualitas dibutuhkan strategi dalam mengimplementasikan kebijakan SDK melalui penguatan Tata Kelola Data Ketenagakerjaan.
"Bu Menteri Ida Fauziyah dalam berbagai kesempatan menyatakan pentingnya koordinasi antarinstansi di pusat dan daerah untuk mendukung reformasi tata kelola data ketenagakerjaan melalui kebijakan SDK dalam menentukan keberhasilan pembangunan ketenagakerjaan," kata Bambang saat membuka Rakor Teknis Penyelenggaraan Satu Data Ketenagakerjaan di Semarang, Jawa Tengah, Jumat (1/10).
BACA JUGA: Sekjen Kemnaker Sambangi BLK Makassar Minta Lakukan Ini
Bambang menyebutkan strategi implementasi SDK yang perlu dilakukan seperti menetapkan kepastian tugas dan peran masing–masing komponen penyelenggara SDK, kejelasan alur data agar data dapat dimanfaatkan antarinstansi pemerintah terkait.
Selain itu strategi implementasi SDK diperlukan untuk penguatan koordinasi dan konsolidasi dengan kementerian atau lembaga atau dinas terkait penyelenggaraan Forum SDK, dan penyusunan Grand Design SDK.
"Strategi lainnya, yaitu penguatan SDM dan pemanfaatan teknologi yang mendukung ekosistem SDK," ucapnya.
Dia juga menyampaikan agar SDK dapat terimplementasi dengan baik, pihaknya sudah melakukan langkah–langkah strategis sejak tahun lalu, mulai dari penyiapan regulasi Permenaker 15/2020 yang disertai dengan peluncuran Satu Data Ketenagakerjaan oleh Menteri Ketenagakerjaan pada 5 November 2020.
Bambang menambahkan, tahun ini pihaknya sudah melaksanakan berbagai persiapan implementasi, mulai dari melakukan asesmen tata kelola data ketenagakerjaan, penyusunan daftar data, standar data, metadata, kolaborasi SPBE dengan SDK, pembangunan Portal SDK, peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, dan Konsolidasi Nasional SDK.
Namun masih terdapat pekerjaan rumah yang perlu dilakukan pada tahun ini, yaitu penetapan kode referensi dan data induk bidang ketenagakerjaan, penetapan data prioritas bidang ketenagakerjaan, dan penyusunan Grand Design SDK.
Selanjutnya, tahap terakhir, yaitu implementasi Satu Data Ketenagakerjaan akan dimulai pada 2022.
"Semua upaya dilakukan secara maksimal agar kebijakan SDK dapat terimplementasi dengan baik," ujarnya.
Selain itu, menurut Bambang, juga dapat memberikan acuan pelaksanaan maupun pedoman bagi instansi pusat dan daerah untuk mewujudkan ketersediaan data ketenagakerjaan yang berkualitas, mudah diakses dan dibagipakaikan antarinstansi pusat dan daerah.
"Termasuk mendorong keterbukaan dan transparansi data guna mendukung kebijakan Pemerintah di sektor ketenagakerjaan," paparnya.
Sebagai informasi, Rakornis Penyelenggaraan Satu Data Ketenagakerjaan ini sebagai tindak lanjut dari kegiatan Konsolidasi Nasional Satu Data Ketenagakerjaan pada 30 Juni lalu yang mendapatkan animo yang luar biasa dan dihadiri 1.187 peserta dari instansi pusat dan daerah.
Rakornis kali ini merupakan kegiatan yang kedua setelah sebelumnya diselenggarakan 22-24 September lalu di Jakarta. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi