jpnn.com, JENEWA - Sejumlah rekomendasi dan resolusi dihasilkan dalam Konferensi Perburuhan Internasional atau International Labour Conference (ILC) ke-111 Jenewa yang telah resmi ditutup.
Beberapa rekomendasi dan resolusi tersebut, antara lain adopsi standar internasional pemagangan berkualitas, transisi yang adil, perlindungan tenaga kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta laporan program dan anggaran ILO 2024/25.
BACA JUGA: Menaker Ida Fauziyah Ungkap Kunci Terwujudnya Keadilan dan Perlindungan Hak-Hak Pekerja
Hasil ini tentunya akan membawa dampak positif bagi Indonesia dalam pembangunan ketenagakerjaan, khususnya untuk memajukan keadilan sosial.
Dalam sidang pleno ILC ke-111, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah dalam pidato nasionalnya menyoroti tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan keadilan sosial di dunia kerja.
BACA JUGA: Menaker Ida Fauziyah Ajak ASEAN Tingkatkan Kerja Sama dan Kolaborasi Kembangkan SDM
Pertama, memastikan ketersediaan penyerapan tenaga kerja secara menyeluruh dan produktif serta pentingnya pembelajaran sepanjang hayat.
Kedua, revitalisasi kelembagaan pasar kerja sebagai kunci untuk mengurangi ketidaksetaraan di dunia kerja.
BACA JUGA: Pidato di ILC ke-111 Jenewa, Menaker Ida Fauziyah Sampaikan 3 Hal Penting
Poin ketiga atau terakhir, meningkatkan kualitas serta kondisi kerja melalui perlindungan bagi pekerja dalam mendukung transisi yang berkeadilan akibat perubahan iklim.
Menaker Ida juga menekankan pentingnya akses pekerja terhadap perlindungan sosial yang komprehensif melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan dan kerja sama internasional yang lebih luas.
"Bagi kami, keadilan sosial adalah bagian dari lima prinsip dasar negara Indonesia, yang dirancang oleh para pendahulu kami untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat Indonesia," tegas Menaker Ida Fauziyah seperti dilansir siaran pers Biro Humas Kemnaker, Minggu (18/6).
Menaker Ida Fauziyah menegaskan Indonesia mendukung sepenuhnya agenda memajukan keadilan sosial ini untuk dilaksanakan secara komprehensif dan tanpa meninggalkan siapapun.
Di sela-sela kegiatan ILC ke-111 ini, Menaker Ida juga mengajak menteri-menteri ketenagakerjaan di kawasan ASEAN untuk melakukan breakfast meeting.
Dirjen ILO Gilbert Huongbo turut hadir dalam pertemuan itu.
Dalam kesempatan itu, Menaker Ida mengajak negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi pengembangan sumber daya manusia (SDM) guna mendorong peningkatan daya saing kawasan ASEAN terhadap ekonomi global.
Selain pertemuan dengan menteri-menteri ketenagakerjaan di kawasan ASEAN, Menaker Ida juga menjamu seluruh delegasi tripartit dalam ILC ke-111.
Kebersamaan dalam berbagai event ILC ini diharapkan menciptakan saling pengertian antara pemerintah, pekerja atau buruh, dan pengusaha terjaga dengan baik.
"Saya harap kita dapat terus menjaga suasana kekeluargaan tripartit ini. Bukan hanya momen ILC sebagai delegasi yang berjuang untuk kepentingan nasional kita, namun juga terus bawa spirit kebersamaan ini dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif," harap Menaker Ida Fauziyah.
Menanggapi hasil positif ILC, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3 Kemnaker Haiyani Rumondang mengatakan Indonesia juga mendukung kesimpulan yang telah diadopsi Komite Recurrent Discussion mengenai perlindungan tenaga kerja.
"Resolusi yang diadopsi mengarahkan langkah ke depan untuk perlindungan tenaga kerja yang lebih inklusif, memadai, dan efektif bagi semua pekerja, serta menciptakan dasar untuk pengembangan rencana aksi," kata Dirjen Haiyani.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indah Anggoro Putri menambahkan Indonesia mendukung kesimpulan yang telah diadopsi Komite General Discussion mengenai transisi yang adil.
"Kami menekankan perlunya mendukung transisi yang adil untuk mencapai keadilan sosial, menghapus kemiskinan, dan mendukung pekerjaan layak," kata Dirjen Indah.
Dirjen Indah juga menegaskan Indonesia mendukung pedoman ILO untuk transisi yang adil menuju ekonomi dan masyarakat yang berkelanjutan sebagai dasar tindakan dan referensi sentral guna pembuatan kebijakan.
Sementara itu, Dirjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Budi Hartawan menambahkan pengembangan SDM menjadi perhatian serius dunia dalam menghadapi ketidakpastian dan tantangan global ketenagakerjaan.
Karena itu, diperlukan ekosistem ketenagakerjaan yang kuat, termasuk melalui inovasi dalam bidang pemagangan.
Dirjen Budi menyampaikan Indonesia sebagai negara anggota ILO sejak 1950 akan berupaya menindaklanjuti rekomendasi baru ILO terkait standar pemagangan berkualitas.
"Saya kira kita semua memiliki semangat yang sama untuk memberikan kesempatan kepada orang-orang dari segala usia untuk memiliki, meningkatkan, dan memperbarui keterampilan secara berkelanjutan di pasar tenaga kerja yang terus berubah dengan cepat," ujar Dirjen Budi.
Dalam adopsi rekomendasi baru mengenai pemagangan ini, kata Dirjen Budi menjelaskan, diberikan definisi yang jelas tentang pemagangan dan ditentukan standar internasional pelaksanaan untuk pemagangan berkualitas, termasuk hak-hak dan pelindungan bagi peserta magang," kata Budi.
Sekretaris Jenderal Kemnaker Anwar Sanusi menambahkan pemerintah Indonesia siap bekerja sama dengan ILO dalam memperkuat penerapan Konvensi ILO Nomor 98 tentang Penerapan Hak untuk Berserikat dan Perundingan Bersama.
"Pemerintah Indonesia akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperkuat pelaksanaan Konvensi 98, sesuai dengan prioritas dan kebijakan nasional Indonesia," kata Anwar Sanusi.
Sebagai negara demokrasi dengan luas wilayah dan jumlah penduduk yang besar, pemerintah Indonesia terbuka dengan dukungan dari ILO untuk memperkuat penerapan Konvensi 98 di Indonesia.
"Kami berharap kerja sama ini dapat lebih meningkatkan keselarasan penerapan kebebasan berserikat dan perundingan bersama di Indonesia dengan asas-asas yang tercantum dalam Konvensi 98," kata Anwar.
Sekjen Anwar sebagai ketua delegasi Indonesia dalam ILC ke-111 mengapresiasi kolaborasi aktif seluruh delegasi dari unsur pekerja atau buruh, unsur pengusaha (Apindo dan Kadin), dan kementerian/lembaga serta Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa sejak persiapan ILC di Jakarta hingga persidangan ILC di Jenewa.
"Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh delegasi Indonesia yang telah menjalin kemitraan tripartit harmonis pada forum ILC ini dan sepakat untuk bersama-sama meningkatkan pembangunan nasional di bidang ketenagakerjaan ke depan," ucap Sekjen Anwar.
Pada kesempatan tersebut, Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh/Wakil Tetap Republik Indonesia Febrian A Ruddyard menyampaikan bahwa konferensi tersebut mengadopsi Program dan Anggaran ILO 2024/2025.
"Saya menekankan komitmen penuh Indonesia untuk mendukung kinerja ILO dan mengajak semua anggota ILO untuk terlibat dalam kerja sama yang konstruktif dan saling percaya, serta mendorong ILO untuk mendengarkan dan mengakomodasi kekhawatiran semua anggota secara seimbang dan adil, berdasarkan konsensus internasional," kata Febrian. (mrk/jpnn)
Redaktur : Sutresno Wahyudi
Reporter : Sutresno Wahyudi, Sutresno Wahyudi