jpnn.com - JAKARTA - Peran kalangan swasta dalam penanggulangan masalah sosial di Indonesia sangat dibutuhkan. Hal ini sejalan dengan deklarasi PBB tahun 2011 yang mengikutsertakan kawangan swasta dalam mengatasi persoalan sosial.
Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa menjelaskan masih terbatasnya peran dinas sosial di pemda tentunya harus ditompang oleh unsur swasta seperti Baznas dan Forum CSR dalam mengatasi persoalan sosial di berbagai daerah. Pasalnya dengan adanya semangat kebersamaan dan jejaring yang kuat maka masalah sosial dapat cepat terselesaikan.
BACA JUGA: Bu Menkeu, Please Kawal Dana Tunjangan Profesi Guru
“Banyaknya dinas sosial yang masih digabung dengan tenaga kerja atau dinas lainnya di pemda tentunya membuat penyelesaian masalah sosial masih kurang maksimal. Oleh karenanya dibutuhkan kerjasama yang melibatkan Prublic Privat Partnership,” tegas Khofifah saat mengukuhkan Dewan Nasional Indonesia Kesejahteraan Sosial di Serpong hari ini.
Masalah sosial yang masih dihadapi bangsa Indonesia antara lain keterlantaran, ketunaan, kecacatan, kebencanaan, korban tindak kekerasan dan keterpencilan. Dikatakan Khofifah keberadaan DNIKS dalam membantu pemerintah bisa menghasilkan penyelesaian masalah sosial secara signifikan. “ Kerjasama antara pemerintah dengan DNIKS ini bisa mengikis masalah sosial dengan cepat,” tegasnya.
BACA JUGA: Oh PARFI... Ketuanya Tak Paham Film, Suka Narkoba Pula
Mensos berharap banyak perusahaan yang menyalurkan CSRnya untuk mengatasi masalah sosial yang masih ada. “Tentu ini membutuhkan kerjasama semua pihak baik pemerintah pusat hingga daerah serta kalangan swasta,” tegasnya.
Sementara itu, Hartono Laras, Dirjen Pemberdayaan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan Kementerian Sosial mengatakan penyelesaian masalah sosial akan terselesaikan dengan kebersamaan dan sinergitas antara pemerintah dan lembaga swasta serta LSM.
BACA JUGA: Tax Amnesty Bikin Resah, Inilah Rencana Muhammadiyah
“Pola Pivate Publik Patnership yang integral dan holistik guna mewujudkan "no poverty" sebagaimana yang akan dicapai dalam SDGs maka kebersamaan, sinergi dan kemitraan menjadi kunci pengentasa masalah sosial,” tegas Hartono.
Hartono menyambut baik kerjasama antara DNIKS dengan Baznas dalam penanggulangan kemiskinan. “Ini merupakan langkah positif yang harus terus kita dorong sehingga banyak organisasi swasta yang bisa terlibat,” tambahnya.
DNIKS dan Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) memiliki visi dan program yang sama yaitu pengentasan kemiskinan. Untuk mewujudkan hal itu, DNIKS yang diwakili oleh ketua umumnya Prof. Dr. Haryono Suyono dan Baznas yang diwakili oleh Ketua Umumnya Prof. Dr. Bambang Sudibyo menandatangani nota kesepahaman (Memorandum of Understanding) kerjasama program pengentasan kemiskinan.(dkk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Dengan Sangat Menyesal Saya Laporkan, 1 Lagi WNI Ditahan
Redaktur : Tim Redaksi