jpnn.com - PASURUAN - Sudah sebulan terakhir, puluhan ibu-ibu menggelar aksi di depan pabrik sepatu di desa Legok, Gempol, Pasuruan, Jawa Timur. Mereka menginap di tenda beralaskan banner.
Di lokasi itu, banyak terlihat kardus-kardus yang ditempeli macam-macam tulisan seperti, uluran tangan Anda sangat berarti bagi kami, kasihani kami tidak digaji, dan sejumlah pesan lainnya yang isinya sama yakni meminta belas kasihan para pengguna jalan yang melintas.
BACA JUGA: Jatuh Dari Tongkang, Ahmad Ditemukan Sudah Begini
Selain bertahan dari panas dan hujan, mereka juga bertahan dari kondisi di tempat aksinya yang tak layak. Maklum saja, tenda yang ditempati mereka berada di atas jembatan jurusan sungai Welang depan gerbang pabrik.
Aksi itu sengaja dilakukan oleh 75 buruh pabrik jasa penjahitan sepatu, PT Tirdaya Adi Perkasa (TAP), di Dusun Tempel, Desa Legok, Kecamatan Gempol, hampir dua bulan lamanya, tepatnya sejak akhir Desember lalu.
BACA JUGA: Kisah Istri Yang Dijual Suami Jadi PSK
“Kami bukan mogok kerja. Tetapi, menagih gaji yang belum diterima. Sekaligus ingin kerja kembali,” ujar Sapi’iyah, salah satu buruh asal Krembung, Sidoarjo, seperti dikutip dari Radar Bromo, Sabtu (6/2).
Dia menyebut, pimpinan perusahaannya telah melarang bekerja. Namun, ia dan sejumlah rekan-rekannya yang lain nekat bertahan. Mereka juga menagih upah yang belum dibayar.
BACA JUGA: Waspadalah, Kawasan Ini Rawan Penjambretan
Untuk sekadar bertahan, mereka pun mengemis. Tiap hari, rata-rata mereka mendapatkan Rp 300 ribu. Duit itu digunakan untuk makan dan minum 75 orang pagi hingga malam, selama aksi berlangsung.
"Tinggalnya bergantian. Dari jumlah yang ada, kami bagi dua shift. Pagi hingga malam dan malam lanjut sampai pagi. Kami terus bertahan, tak masalah,” bebernya.
Sapi’iyah menyebut, tenda yang dibuatnya sudah ganti dua kali. Tenda yang kedua ini konstruksinya dianggap lebih kuat. Tenda itu dibangun oleh para suami buruh yang menggelar aksi tersebut.
“Kami akan menghentikan aksi jika tuntutan kami dipenuhi, yakni gaji diberikan dan diperbolehkan masuk ke dalam pabrik untuk bekerja kembali seperti semula. Serta, BPJS Kesehatan dan Ketenagkerjaan terpenuhi,” tegasnya.
Sementara itu, Kartina, buruh lainnya mengaku, 75 buruh yang demo itu sebelumnya dilarang masuk kerja oleh perusahaan. Hal itu, merupakan buntut penangguhan UMK perusahaan setempat yang diterima oleh Gubernur Jatim.
Dari situ, perusahaan setempat pun hanya membayar UMK sejumlah buruh senilai Rp 2,2 juta. Jauh lebih kecil dari UMK setempat 2015 sebesar Rp 2,7 juta. Namun, batasan penangguhan UMK itu hanya berlaku hingga Juni 2015.
Dalam perjalanannya, mulai Juli – Desember 2015, upah yang diberikan kepada buruh ternyata tidak sampai Rp 2,7 juta. Melainkan Rp 2,2 juta saja atau tetap, tidak ditambah oleh perusahaan.
Dari situ, para buruh pun bereaksi dengan melakukan perundingan pada 22 Desember 2015 lalu. Mereka lantas menggelar mogok kerja selama 10 hari. “Kami mogok kerja dulu. Namun, memasuki hari ke delapan mogok kerja, kami dipanggil untuk berunding, ternyata perusahaan melarang kami kerja sekaligus mem-PHK,” keluhnya.
Buntut pertemuan itu, kini berlanjut hingga sekarang. Perusahaan menganggap mogok kerja tak sah. Alhasil, 75 buruh ini akhirnya memutuskan melakukan aksi tersebut hingga saat ini. Para buruh itu pun juga sudah wadul ke sejumlah pihak.
Namun, selama ini tak membuahkan hasil. “Upaya keras sudah kami lakukan, termasuk ke bupati, dinas, dan dewan. Selain tinggal di bawah tenda dan ngemis di jalan. Ternyata, hasilnya sia-sia. Belum bisa membantu secara konkret atas apa yang kami alami sekarang,” gerutunya.
Sementara itu, pihak pabrik sepatu sejauh ini tak kunjung mau dikonfirmasi. Berulang kali didatangi dan dihubungi, sejumlah manajemen pabrik sepatu tak merespons. (rizal fahmi syatori/mie/adk/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Bacok Korban Berulang Kali, Leher Juga Ditebas
Redaktur : Tim Redaksi