jpnn.com - JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Roem Kono menyatakan bahwa penilaian masyarakat terhadap PDI Perjuangan bisa berubah drastis jika sampai pemerintahan Joko Widodo (jokowi) nanti menaikkan harga bahan bakar minyak. Sebab, selama ini PDIP yang mengusung Jokowi di pemilu presiden (pilpres) selalu menolak setiap pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM).
"Selama ini PDIP menolak kenaikan harga BBM. Bila Jokowi-JK menaikkan harga BBM, PDIP akan membela habis-habisan kebijakan Jokowi itu. Rakyat tentu akan berpikiran, ‘ooo.. begini cara PDIP. Dulu menolak kenaikan harga BBM, sekarang mendukung’,” kata Roem Kono, Rabu (27/8).
BACA JUGA: Laporkan Kompolnas ke Bareskrim, SBY Diminta Jewer Kapolri
Selain itu, dia juga melihat eskalasi politik antara pemerintah dengan DPR akan meningkat jika PDIP dan Jokowi menaikan harga BBM. "Akan jadi perdebatan sengit di DPR bila Jokowi di dukung PDIP menaikan harga BBM," ujarnya.
Terpisah, anggota DPR terpilih dari Partai Gerindra, Ramson Siagian menyatakan, pemerintah SBY tidak bisa dipaksa menaikkan harga BBM. Menurut Ramson, SBY selama masih menjabat memang punya kewenangan membuat kebijakan.
BACA JUGA: Laskar Dewa Ruci Siap Kawal dan Kritisi Jokowi
Meski demikian mantan politisi PDIP itu juga mengingatkan bahwa memaksa SBY menaikkan harga BBM bukanlah tindakan etis. "SBY punya kebijakan sendiri soal BBM, jangan dipaksa-paksa, itu tidak etis. Ini menandakan kepanikan Jokowi-JK," kata Ramson.
Mantan anggota Komisi Energi DPR RI itu juga menilai kuota BBM bersubsidi sebenarnya masih cukup. Karenanya, tidak semestinya terjadi antrean di SPBU.
BACA JUGA: PKS Berharap PDIP Konsisten Tolak Kenaikan BBM
"Tidak benar kelangkaan BBM sekarang ini akibat dana subsidi BBM sudah habis. Kuota BBM bersubsidi masih cukup sampai akhir Oktober. Presiden SBY perlu memerintahkan Pertamina agar kebutuhan BBM tercukupi sehingga tidak ada kelangkaan BBM sampai 20 Oktober 2014, sesudah tanggal itu, menjadi urusannya pemerintah Jokowi-JK," katanya.
Sesudah tanggal 20 Oktober 2014, ujar Ramson, rakyat akan melihat kebijakan substantif yang akan dilakukan Jokowi-JK, termasuk soal BBM. "Sampai sekarang rakyat melihat kiprah dia masih sebatas pencitraan," pungkas Ramson.(fas/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY: Tidak Ada Niat Recoki Presiden yang Baru
Redaktur : Tim Redaksi