jpnn.com, JAKARTA - Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebut kenaikan tarif PPN menjadi 11 persen per April bakal mendorong penerimaan pajak dengan potensi penambahan Rp 45 triliun sampai Rp 50 triliun.
“PPN tahun lalu Rp 500 triliun sampai Rp 600 triliun kalau baseline-nya tidak berubah akan bertambah 10 persen dikali sembilan bulan. Jadi potensinya sekitar Rp 45 triliun sampai Rp 50 triliun karena cuma sembilan bulan,” ujar Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan DJP Kemenkeu Ihsan Priyawibawa.
BACA JUGA: ABI: Tarif Pajak Aset Kripto Perlu Perhatikan Kemampuan Pengusaha
Penerimaan pajak telah mencapai Rp 679,99 triliun per 26 Mei 2022 atau 53,04 persen dari target APBN 2022 Rp 1.265 triliun.
Penerimaan yang hingga 26 Mei 2022 mencapai Rp 679,99 triliun ini meliputi PPh Non Migas Rp 416,48 triliun, PPh Migas Rp 36,03 triliun, PPN dan PPnBM Rp 224,27 triliun serta PBB dan pajak lainnya Rp 3,21 triliun.
BACA JUGA: Komoditas Ekspor Bukan Satu-satunya Sumber Utama Penerimaan Pajak, Lalu Apa?
Ihsan memproyeksikan penerimaan pajak tahun ini akan mencapai Rp 1.450 triliun sampai Rp 1.485 triliun.
Proyeksi tersebut melampaui target penerimaan pajak tahun ini yang di dalam APBN sebesar Rp 1.265 triliun.
BACA JUGA: Rupiah Menguat Didorong Penerimaan Pajak
"Untuk penerimaan pajak hingga akhir tahun ini kami perkirakan bisa Rp 1.450 triliun hingga Rp 1.485 triliun,” kata.
Ihsan menuturkan proyeksi penerimaan ini akan ditopang oleh kenaikan harga komoditas unggulan Indonesia di pasar global, baik dari sisi industri maupun pertanian.
Salah satu komoditas unggulan Indonesia adalah CPO yang hingga akhir April 2022 pertumbuhan sektor perkebunan kelapa sawit sebesar 140 persen dan industrinya tumbuh lebih dari 600 persen.
"Penerimaan pajak CPO sangat membantu penerimaan kami sampai April ini,” ujar Ihsan. (antara/jpnn)
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul