jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo resmi mengumumkan kenaikan tunjangan kinerja (tukin) TNI/Polri dan operasional Babinsa (Bintara Pembina Desa) menjelang tahun politik 2019.
Saat ditanya apakah dirinya tidak khawatir kebijakannya ini bakal dinilai politis, seperti halnya pemberian THR plus bagi PNS pusat dan daerah? Jokowi menjawab diplomatis.
BACA JUGA: Anies Masih Berpotensi Terseret Kasus Hukum soal Tanah Abang
"Tidak ada. Yang namanya TNI - Polri itu politik adalah politik negara. Enggak boleh ke mana-mana, sudah jelas," jawab Jokowi usai acara buka bersama dengan keluarga TNI/Polri dan masyarakat, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Selasa (5/6).
Mantan gubernur DKI Jakarta ini pun menyebutkan bahwa dirinya selalu menekankan hal tersebut kepada panglima TNI dan kapolri.
BACA JUGA: Seluruh Polda Diminta Bentuk Satgas Antiteror
"Selalu saya tekankan, politik TNI dan Polri adalah poltik untuk negara. Negara itu siapa? Rakyat, pemerintah yang sah," tegas presiden yang hadir di Mabes TNI bersama Wapres Jusuf Kalla dan menteri Kabinet Kerja. (fat/jpnn)
BACA JUGA: TNI Siagakan Kapal Perang untuk Membantu Arus Mudik
BACA ARTIKEL LAINNYA... TNI Siap Bantu Polri Mengamankan Arus Mudik Lebaran
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam