jpnn.com, JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo membantah pandangan yang mengkhawatirkan naiknya dana bantuan bagi partai politik, bakal menimbulkan korupsi baru.
Pasalnya, korupsi lebih terkait pada mental seseorang. Bukan seberapa besar bantuan yang diberikan ke partai politik.
BACA JUGA: Kemendagri Terus Kirim Blangko e-KTP ke Daerah
Tjahjo meyakini, naiknya dana bantuan dapat membantu partai politik meningkatkan peran pembinaan di tengah masyarakat.
"Tidak ada jaminan, mau ditingkatkan berapa miliar pun semuanya kembali pada masing-masing orang. Peningkatan dana parpol itu sebagai bagian dari pemerintah, ikut bertanggung jawab (dalam pembinaan politik,red). Karena kehidupan berbangsa dan bernegara itu lewat proses politik," ujar Tjahjo di Jakarta.
BACA JUGA: Kasus Bayi Debora, Rumah Sakit Harus Diberi Sanksi Sosial
Mantan Sekjen DPP PDI Perjuangan ini kemudian membeberkan bahwa selama ini proses rekrutmen pemimpin di tanah air umumnya dilakukan dengan pelibatan partai politik.
Mulai dari kepala daerah, wakil rakyat hingga presiden. Karena itu peningkatan kualitas calon di dalam parpol perlu terus dilakukan.
BACA JUGA: Kasus Bayi Debora, Kada Diminta Pantau Seluruh Rumah Sakit
"Rekrutmen kepala daerah, sampai presiden lewat parpol. Maka parpol perlu ada subsidi. Memang kecil, partai pemenang memperoleh sekitar Rp 12 miliar, setidaknya menggugah parpol untuk mendisplinkan kadernya," kata Tjahjo.
Saat ditanya apa keuntungan masyarakat dari kenaikan dana bantuan bagi parpol, Tjahjo dengan tegas menyatakan selama ini masyarakat menikmati hasil dari proses politik dan terlibat langsung di dalamnya.
"Masyarakat itu kan menikmati semua dari proses politik. Punya presiden, punya wali kota, gubernur lewat mekanisme parpol," pungkas Tjahjo.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Perempuan Bisa Jadi Gubernur DIY? Tjahjo: Tergantung Keraton
Redaktur & Reporter : Ken Girsang