jpnn.com, JAKARTA - Hari ini tepat 25 tahun yang lalu terjadi peristiwa Kerusuhan 27 Juli atau Kudatuli.
Pada Sabtu 27 Juli 1966 silam, terjadi peristiwa penyerangan kantor DPP PDI di Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat.
BACA JUGA: Soal Kudatuli, Eks Aktivis PRD: Sejak Awal Orba Mau Mengkambinghitamkan Kami
Peristiwa Sabtu Kelabu itu menyisakan misteri berkepanjangan, termasuk dari sisi keadilan hukum.
PDIP tidak henti-hentinya menuntut kebenaran hukum atas peristiwa itu.
BACA JUGA: Elite PDIP Ini Belum Puas dengan Pengadilan Kudatuli
“Perjuangan kami belum selesai. Termasuk di dalam menuntut kebenaran hukum atas peristiwa tersebut,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto, Selasa (27/7).
Hasto mengatakan itu di sela-sela kegiatan PDIP melakukan tabur bunga dalam rangka memperingati peristiwa Kudatuli.
BACA JUGA: Narasi Sejarah Versi Orba soal Kudatuli Sudutkan Megawati, Begini Saran Sejarawan LIPI
Tampak sejumlah elite PDIP hadir langsung dalam acara yang digelar di kantor DPP PDIP Jalan Diponegoro 58, Menteng, Jakarta Pusat, itu.
Antara lain, Wakil Sekjen PDIP Sadarestuwati, Ketua DPP PDIP Djarot Saiful Hidayat, Eriko Sotarduga, dan Ribka Tjiptaning.
Hadir pula sejumlah perwakilan keluarga korban peristiwa Kudatuli, yang tergabung dalam Forum Komunikasi Kerukunan (FKK) 124.
Mereka memanjatkan doa, lalu menaburkan bunga di pelataran gedung DPP PDIP tersebut.
Menurut Hasto, pada era Orde Baru, demokrasi sangat dikontrol oleh kekuatan elite yang menindas, dan membungkam suara-suara rakyat.
Saat itu, sebagai respons hak kedaulatan rakyat, didirikan mimbar demokrasi di kantor PDI tetapi kemudian dihancurkan oleh rezim.
Tragedi Kudatuli, kata Hasto, tidak bisa terlepas dari upaya rezim Orde Baru yang berusaha mengintervensi Megawati Soekarnoputri yang saat itu terpilih sebagai ketua umum PDI.
Kantor partai sebagai simbol kedaulatan diserang sehingga menimbulkan banyak korban.
Politikus asal Yogyakarta itu mengatakan bahwa PDIP tidak akan pernah bosan datang ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) untuk mengingatkan perlunya pengadilan koneksitas agar yang terlibat diadili.
Seperti para aktor-aktor politik sebagai penyusun skenario yang mencoba mematikan suara rakyat dengan menimbulkan korban jiwa di kantor DPP PDI saat itu.
"Ketika menaburkan bunga ini tentunya semangat kami bukan hanya untuk mendoakan arwah para korban, tetapi juga agar keadilan ditegakkan, keadilan yang sebenar-benarnya di mata hukum dan politik," ujar Hasto.
Lebih lanjut Hasto menyampaikan pesan dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri, tentang pentingnya membangun sebuah monumen untuk memperingati peristiwa itu.
“Pagi tadi saya melaporkan kepada Ibu Megawati Soekarnoputri terhadap acara tabur bunga ini. Beliau juga mengingatkan bahwa penting bagi kami di tempat ini untuk membangun Monumen 27 Juli," kata Hasto.
Oleh karena itu, pihaknya akan segera meminta berbagai masukan agar Monumen 27 Juli bisa diwujudkan.
Semangatnya sekaligus bagaimana monumen itu bisa menunjukkan suatu gelora semangat demokrasi dari, oleh dan untuk rakyat, yang tidak pernah bisa dibungkam oleh kekuasaan yang otoriter.
“Dengan adanya monumen itu, kami juga mengingatkan agar hal tersebut tidak boleh terjadi kembali," kata Hasto.
Alumnus UGM itu menjelaskan seluruh anggota dan kader PDIP harus mengingat peristiwa penting tersebut dalam sejarah partai.
Dia meminta semua kader merenungi peristiwa tersebut, sekaligus terus menyadari bahwa kekuasaan politik berasal dari rakyat.
Hasto menegaskan rakyat sebagai cakrawati partai.
"Karena itulah, PDI Perjuangan terus menyatu dengan rakyat itu, mengambil keputusan politik berdasarkan kehendak rakyat, bukan kehendak elite. Pendeknya, jati diri partai berasal dari rakyat sendiri, khususnya wong cilik," kata Hasto Kristiyanto. (tan/jpnn)
Kamu Sudah Menonton Video Terbaru Berikut ini?
Redaktur & Reporter : Fathan Sinaga