jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo merespons kebijakan Gubernur Bali I Wayan Koster yang memutuskan menghentikan program KB 2 anak cukup.
Lewat instruksi Gubernur Nomor 15-45 tahun 2019, Wayan Koster menyanangkan kampanye KB Krama Bali dengan jumlah anak sebanyak 4 orang dengan urutan nama Wayan, Made, Nyoman, dan Ketut.
BACA JUGA: Perintah Presiden Jokowi, Hasto Dilantik Senin
Hasto mengatakan, dirinya tidak mau tergesa – gesa menilai kebijakan gubernur Bali tersebut. Yang pasti, lanjutnya, kebijakan itu sudah pasti berlaku untuk semua warga Bali, yang tingkat kesejahteraannya berbeda -beda.
“Saya jadi kepala daerah tujuh tahun. Menurut saya kebijakan itu mengenai semua orang, tapi tidak semua orang itu sama. Kalau misalkan saya punya anak empat itu bisa mengatasi semua, tapi belum tentu orang yang prasejahtera bisa mengatasi semua masalah di keluarga,” kata Hasto, Selasa (2/7).
BACA JUGA: Pertemuan Megawati-Tommy Winata Dikaitkan Reklamasi Teluk Benoa
Hasto ingin bertemu dan mendapat penjelasan dari Gubernur Bali. “Ya kita mendengarkan, kita berkomunikasi, jadi saya tahu. Menahan asumsi kalau saya itu, sebelum saya berasumsi ya, saya sowan Pak Gubernur dulu lah,” katanya.
BACA JUGA: Agustus Puncak Kemarau, Ini Daftar Daerah Terlama Tanpa Hujan
BACA JUGA: Dua PNS Tepergok Selingkuh di Hotel, Gubernur Geram
Hasto menjelaskan pula bahwa kependudukan merupakan sebuah struktur dalam pembangunan nasional yang harus dijaga betul proporsi dari segi rentang usianya.
Hasto berharap Indonesia bisa lebih lama menikmati bonus demografi dari jumlah penduduk usia produktif yang lebih banyak ketimbang penduduk dalam rentang usia tidak produktif. Pemerintah perlu menjaga angka fertilitas total 2,1 per perempuan usia subur untuk menikmati bonus demografi lebih lama.
Apa yang diungkapkan Kepala BKKBN selaras dengan sejarah emas yang telah ditorehkan negeri ini, selama puluhan tahun lamanya mampu mengendalikan angka pertumbuhan penduduk. Bahkan, Indonesia sempat meraih dua kali penghargaan dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di bidang kependudukan terutama berkat program KB zaman Soeharto.
Data resmi di situs Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Indonesia pernah mendapat penghargaan PBB di bidang kependudukan dua kali. Pada Desember 1988, Indonesia menerima Penghargaan Kependudukan PBB. Dan setahun kemudian, tepatnya Juni 1989, Indonesia menerima penghargaan dunia dari PBB atas keberhasilannya dalam program nasional KB.
Dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yang pada 2019 diestimasikan berjumlah 267 juta jiwa, Indonesia memiliki peluang dan tantangan yang besar dalam mengelola jumlah sumber daya manusia (SDM).
Kondisi itu dinilai jadi tantangan jika Indonesia tak mampu mengendalikan jumlah pertumbuhan penduduk dan akan membebani kebutuhan pangan, membengkakkan anggaran sosial dan pendidikan, serta berpotensi menciptakan kerawanan sosial karena kepadatan jumlah penduduk yang berlebih.
Jika hal ini tidak disadari, ledakan jumlah penduduk akan menjadi tantangan terberat pemerintahan mendatang. Ledakan jumlah penduduk akan menjadi masalah awal yang memunculkan problem turunan yang lebih gawat, seperti masalah peningkatan tajam kebutuhan pangan, problem gizi buruk bagi balita, serta potensi masalah angka pengangguran yang meroket hingga kerawanan sosial. Ingat Indonesia masih menghadapi masalah stunting yang cukup gawat di sejumlah daerah.
Karena itu, tidak salah jika program KB di zaman Soeharto dicontoh karena berhasil mengendalikan masalah kependudukan serta menjadi modal pembangunan ekonomi. Program KB zaman Soeharto dinilai berhasil dan sukses oleh dunia.
Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1800 sebanyak 18 juta jiwa dan bertambah menjadi 40 juta jiwa pada tahun 1900. Namun, di tahun 2000, jumlahnya naik lima kali lipat menjadi 205 juta jiwa. Meski terjadi kenaikan cukup tinggi, angka tersebut lebih rendah dibanding prediksi para ahli bahwa penduduk Indonesia akan mencapai 285 juta jiwa pada tahun 2000.
Hal itu menunjukkan peran dari program KB. Sebanyak 80 juta kelahiran tercegah di tahun 2000. Dan meningkat menjadi 100 juta kelahiran di tahun 2009. Laju pertumbuhan penduduk Indonesia juga turun dari 2,32 persen menjadi 1,3 persen. Setiap tahun ada sekitar 3 juta sampai 3,5 juta jiwa penambahan penduduk Indonesia. Ini setara dengan satu negara Singapura.
Sejumlah kepala daerah dan jajarannya pun mengakui manfaat program KB besutan Pak Harto. Program KB ini merupakan salah satu program sukses peninggalan mantan Presiden Soeharto.
Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Perwakilan Provinsi NTB, Lalu Makripuddin mengakui, program KB dari tahun ke tahuan hingga saat ini, masih menjadi program primadona masyarakat NTB. Program ini, juga terbilang ampuh dalam menekan laju pertumbuhan penduduk di daerah ini.
Mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok juga pernah menganggap program KB sebagai program yang paling ampuh untuk dapat mengendalikan pertumbuhan penduduk.
"Semenjak zaman Reformasi, kita seolah-olah menganggap semua yang ditinggalkan oleh Pak Harto itu barang haram. Saya kira pandangan itu adalah sebuah kesalahan. Selain maju di pembangunan, Pak Harto juga sukses luar biasa mengembangkan program KB. Itu luar biasa," kata Ahok, pada 20 Februari 2015 silam. (esy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Reaksi Keras Gubernur terkait Penipuan Rekrutmen CPNS
Redaktur : Tim Redaksi