jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, mengatakan tidak hanya satu Peraturan Presiden (Perpres) yang ditunggu untuk menetapkan NIP. Dua Perpres itu adalah, Perpres tentang Jabatan PPPK dan Perpres tentang Penggajian PPPK.
"Sebenarnya, dua Perpres itu sudah selesai ya terutama soal Penggajian PPPK. Itu ditandai dengan keluarnya Permenkeu 8/PMK.07/2020," kata Bima yang ditemui JPNN.com di kantornya, Kamis (20/2).
BACA JUGA: Rekrutmen PPPK Tahap Dua dari Jalur Honorer K2 Terancam Gagal?
Sementara itu, Perpres tentang Jabatan PPPK, lanjutnya, sempat tertunda di Kemendikbud. Sebab, banyak jabatan yang harus dirinci detil lagi.
"Kalau kelompok jabatan enggak terlalu banyak. Yang banyak itu sub jabatannya, kan harus dirinci detil," ucapnya.
BACA JUGA: Berharap Rekrutmen PPPK 2020 Mengakomodasi Tenaga Teknis
Namun, sepengatahuan Bima, dua rancangan Perpres itu sudah selesai dan disetujui seluruh kementerian/lembaga. Kalau kemudian sampai hari ini belum juga ditetapkan, Bima mengatakan tidak bisa berbuat apa-apa.
"Itu hak prerogatif presiden. Sebagai birokrat kami hanya bisa mengestimasi. Mau diteken cepat atau tidak tergantung presiden," ucapnya.
BACA JUGA: BKN Siap Proses NIP PPPK, Honorer K2 yang Sudah Lulus Mohon Bersabar
Bima mengaku sejatinya ingin masalah PPPK tahap satu ini selesai. Agar selanjutnya fokus pada penetapan NIP CPNS 2019. Namun, semua kembali kepada keputusan presiden. (esy/jpnn)
Redaktur & Reporter : Mesya Mohamad