jpnn.com, JAKARTA - Pelaksana tugas (Plt.) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengungkapkan struktur aparatur sipil negara (ASN) akan didominasi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).
Saat ini, posisinya memang masih dikuasai PNS, tetapi ke depan akan bergeser ke PPPK.
BACA JUGA: Honorer Satpol PP Tolak jadi PPPK, Lega & Puas Seusai Bertemu Pak Luhut
Bima menyebutkan, jumlah PNS saat ini sebanyak 3,9 juta. Jumlah ini berkurang dari sebelumnya 4,5 juta.
"Itu belum ditambah dengan PPPK sebanyak 351 ribu lebih terutama jabatan guru. Ke depan, jumlah 3,9 juta PNS akan turun drastis karena posisinya digantikan PPPK," terangnya dalam rakornas kepegawaian BKN, Kamis (21/7).
BACA JUGA: 937 Ribu PNS Pusat Bakal Diboyong ke IKN? Simak Penjelasan BKN
Menurut Bima, seluruh jabatan layanan publik akan diisi PPPK, sedangkan PNS hanya pembuat kebijakan.
Kebijakan tersebut sudah dilakukan negara-negara lain, bahkan ada yang tidak ada PNS dan hanya PPPK.
BACA JUGA: Anggaran PPPK Jadi Polemik, Guru Honorer Kehilangan Jam Mengajar, Perpres DigenjotÂ
Bedanya, kata Bima, PPPK di negara luar ada pensiun. Di Indonesia tidak ada.
"Australia dan New Zealand hanya mempekerjakan PPPK, tidak ada PNS. PPPK diberikan kewenangan membuat kebijakan," ucapnya.
Atas perkembangan di negara-negara luar itu, lanjut Bima, BKN melakukan evaluasi terhadap jabatan PNS yang ada.
Contohnya, pranata komputer, apakah masih dibutuhkan dalam organisasi saat ini yang perkembangan teknologinya sangat pesat.
"Ada jabatan-jabatan PNS yang harus ditinjau kembali, apakah perlu dihilangkan atau tidak," ujarnya.
Dalam berbagai kesempatan, Bima berkali-kali mengatakan PPPK dan PNS itu ASN. Dia juga memperkirakan jumlah PNS di Indonesia nanti tinggal 20 - 30 persen, selebihnya PPPK. (esy/jpnn)
Redaktur : Djainab Natalia Saroh
Reporter : Mesyia Muhammad