Kepala BKN: Sejak Reformasi sampai Sekarang Tak Ada Lagi Tes seperti Itu

Jumat, 18 Juni 2021 – 18:43 WIB
Kepala BKN Bima Haria Wibisana bicara soal Tes Wawasan Kebangsaan atau TWK. Ilustrasi Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Penyelenggaraan tes wawasan kebangsaan (TWK) alih status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi ASN sempat menuai polemik.

Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan, memang selama 20 tahun terakhir sudah tidak pernah ada penyelenggaraan TWK seperti yang dijalani para pegawai KPK.

BACA JUGA: Seleksi PPPK 2021, Kepala BKN: Pemda Kesulitan Anggaran, Mendikbudristek Tidak Tahu

"Dari reformasi sampai sekarang tidak ada lagi tes seperti itu," kata Bima saat mengunjungi Kantor Berita ANTARA di Jakarta, Jumat.

Bima mengaku tidak mengetahui persis alasan TWK tidak pernah dilakukan dalam 20 tahun terakhir. Namun bisa jadi karena euforia reformasi.

BACA JUGA: 30 Juni Pendaftaran CPNS 2021 dan PPPK Dimulai, Kepala BKN: Kalau Mundur, Repot Lagi

Bima secara pribadi mengaku pernah menjalani serangkaian TWK. Namun yang ditanyakan lebih kepada komunisme bukan radikalisme.

"Karena pada zaman itu yang dilarang memang komunisme, leninisme, dan marxisme," kata Bima.

BACA JUGA: Khusus Buat ASN yang Sudah Pensiun, Tolong Perhatikan Permintaan ini

Sekarang hal-hal yang dilarang serta bertentangan dengan Pancasila, Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 juga masih ada, sebagai contoh radikalisme.

Bima mengatakan dari TWK yang mengacu pada instrumen indeks moderasi bernegara tersebut, pemerintah mengharapkan lahir aparatur sipil negara (ASN) yang berintegritas.

Integritas yang dimaksud adalah sikap-sikap ASN selaras dengan norma-norma, etika berbangsa, dan bernegara.

Dengan kemajemukan yang ada di Tanah Air, kata dia, maka seorang ASN dituntut untuk tetap netral karena sebagai abdi negara akan berhadapan langsung dengan suku, agama, budaya, ras, dan golongan berbeda-beda.

Dari tes wawasan kebangsaan itu, katanya, para asesor akan mengetahui apakah seorang calon ASN memiliki karakter antiradikalisme atau tidak.

"Jadi inilah yang dites dengan indeks moderasi bernegara yang memang dibuat khusus untuk itu," ujar Bima Haria. (antara/jpnn)


Redaktur & Reporter : Soetomo

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler