jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Suhardi Alius mengungkapkan hambatan atas rencana pemberian pembebasan bersyarat untuk Abu Bakar Ba’asyir. Perwira Polri dengan pangkat komisaris jenderal itu menyebut Ba’asyir beraliran keras dan sebagai nararapidana terorisme (napiter) tak mau mengikuti program deradikalisasi.
Suhardi mengatakan, Ba’asyir menganggap deradikalisasi bertentangan dengan ideologinya. Padahal, deradikalisasi merupakan bagian dari penilaian.
BACA JUGA: Moeldoko Sebut Pembebasan Abu Bakar Ba’asyir Pernyataan Sepihak Yusril
“Kami BNPT adalah bagian dari tim asesmen. Ada program deradikalisasi yang kami terapkan kepada napi terorisme. Tetapi ada juga orang-orang yang hardcore itu tidak mau melaksanakan program deradikalisasi,” kata Suhardi di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (24/1).
Namun, tak semua narapidana terorisme menolak deradikalisasi. “Hardcore sama sekali enggak mau. Tetapi yang lainnya, napiter masih ikut untuk ikut memberikan pencerahan,” imbuhnya.
BACA JUGA: Termakan Hoaks, Empat ABG New York Rakit Bom untuk Serang Komunitas Muslim
Suhardi menuturkan, BNPT melalui program deradikalisasi sudah mengerahkan sejumlah ulama untuk memberikan pemahaman kepada Ba'asyir. Namun, semuanya tidak berbuah hasil karena pendiri Pondok Pesantren Al Mukmin, Ngruki, Sukoharjo itu tetap kukuh menentang deradikalisasi.
“Biasanya kami kirim ulama yang lebih tinggi ilmunya. Jangan yang di bawah, di bawah nanti malah diajari,” terangnya.
BACA JUGA: TKN Yakin Banget Pak Jokowi Berhati-hati soal Ustaz Baasyir
Suhardi menuturkan, Ba’asyir sudah memperoleh hak-haknya dari aspek kemanusiaan. Ada pendampingan medis khusus untuk Ba’asyir karena faktor kesehatannya.
“Kami memberi pelayanan terbaik, contohnya ada pendampingan, karena yang bersangkutan sudah tua, itu kan ada pendampingnya, asistennya selama di situ kami berikan khusus. Kemudian kami mudahkan kalau akses kesehatan,” kata dia.
Walakin, jika Ba’asyir kelak bebas maka BNPT bakal terus melakukan pengawasan. Tujuannya mengantisipasi agar ulama kelahiran 17 Agustus 1938 itu tidak kembali terlibat terorisme.
“Untuk pembebasan bersyarat kami lakukan evaluasi periodik, itu ada tim asesmen. Kami turunkan tim lengkap dan itu periodik,” pungkas Suhardi.(jpc/jpg/boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Saran Menhan untuk Baasyir Jika Pengin Bebas
Redaktur & Reporter : Boy