jpnn.com, JAKARTA - Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Komisaris Jenderal (Komjen) Suhardi Alius mengatakan sudah berkomunikasi dengan Menteri Riset, Teknolgi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir.
Kepada Menteri Nasir, Suhardi menyampaikan hasil pemetaan terhadap sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) yang terpapar radikalisme.
BACA JUGA: WNI Pulang dari Suriah Masuk Radar BNPT
Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Kepolisian itu mengaku, dia bersama Nasir sudah melakukan pemetaan dan langkah-langkah untuk mengatasi persoalan tersebut ke depannya.
“Menristekdikti langsung saya telepon ‘pak mari kita petakan sama-sama, ada langkah-langkah’,” kata Suhardi kepada wartawan usai rapat kerja dengan Komisi III DPR di gedung parlemen, Jakarta, Rabu (30/5).
BACA JUGA: BNPT Tak Mau Disalahkan Atas Peristiwa di Mako Brimob
Suhardi menambahkan, di PTN ada 10 organ seperti rektor, wakil rektor, dekan, alumni kemahasiswaan, Badan Eksekutif Mahasiswa, yang harus dilibatkan secara aktif dan bersama-sama untuk mengatasi persoalan tersebut.
“Yang penting bisa mencoba menyebarkan kedamaianlah,” tegasnya.
BACA JUGA: Please, Mau Sampai Kapan Cuek terhadap Radikalisme?
“Jadi, saya sudah kerja sama, dan saya sudah telepon langsung dengan Pak Menristekdikti,” kata jenderal bintang tiga itu.
Dalam raker tersebut, Anggota Komisi III DPR Hinca Panjaitan mempertanyakan klaim BNPT bahwa ada tujuh PTN yang terpapar radikalisme.
“Bagaimana BNPT punya data yang cukup soal ini? Pasti ini soal serius karena di tempat anak-anak muda yang punya masa depan yang hebat,” kata Hinca.
Anggota Komisi III DPR Aboe Bakar Al Habsy menuturkan, merujuk pernyataan Direktur Pencegahan BNPT Hamli, PTN yang terpapar radikalisme itu sebagian di fakultas eksakta dan kedokteran.
Karena itu, dia mengatakan, perlu penjelasan lebih lanjut dari BNPT alat apa yang digunakan sehingga menyimpulkan bahwa kampus eksakta dan kedokteran ada terpapar radikalisme.
“Apakah karena informasi atau masukan dari kampus. Info ini didapat dari penelitian atau ada kuisioner khusus? Perlu ada indikator yang digunakan supaya tidak gampang melabeli anak-anak (mahasiswa) kita (Indonesia),” ujar Aboe dalam kesempatan tersebut.
Sebelumnya diberitakan, Direktur Pencegahan BNPT Hamli megatakan PTN itu sudah hampir kena semua paham radikalisme.
“Dari Jakarta ke Jawa Timur itu sudah hampir kena semua, tapi tebal-tipisnya bervariasi,” kata Hamli dalam sebuah diskusi di bilangan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat (25/5).(boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... DPR Cecar Program Deradikalisasi dari BNPT
Redaktur & Reporter : Boy