jpnn.com, JAKARTA - Kepala BP2MI Benny Rhamdany segera mengambil tindakan atas kasus 14 PMI yang tak digaji selama 13 tahun.
Waketum Partai Hanura itu mengatakan, 14 PMI itu berasal dari daerah Jawa, Lampung, Gorontalo hingga Kalimantan. Mereka bekerja di luar negeri, tepatnya di Malaysia dan Arab Saudi.
BACA JUGA: BP2MI Ajak Gubernur Kalbar Perangi Sindikat PMI Ilegal
"Hanya satu yang dinyatakan resmi berangkat, selama 13 tahun bekerja tidak digaji. Tetapi yang 13, dipastikan berangkat dari jalur tidak resmi," kata Benny saat ditemui awak media di Kantor BP2MI, Jakarta, Senin (17/4).
Benny mengaku informasi masalah 14 PMI itu didapatkannya dari pihak Kedubes RI di luar negeri.
BACA JUGA: Kinerja BP2MI dalam Melindungi PMI Dipuji Bupati Karawang
Namun, kendala itu, otomatis akan ditangani oleh BP2MI.
"Kalau mereka sakit kami otomatis rujuk ke RS Polri diobati sampe sembuh dibiayai negara. Sampai pemulangannya, juga dipastikan dibiayai negara, tadi sudah kita serahkan tiket untuk masing masing kembali ke daerah asal," ujar Benny.
Benny menegaskan untuk pengiriman jenazah PMI juga ditangani lembaganya. Mulai dari pengurusan perizinan bandara sampai ke kampung halamannya.
"Kami pastikan juga kepada mereka karena mereka melakukan pembicaraan dengan dirjen imigrasi dan kami sudah foto copy paspor mereka yang tidak resmi berangkatnya dulu," ucap Benny.
Lebih lanjut, Benny menuturkan, para PMI tidak resmi ini nantinya akan di banned atau tidak diizinkan bekerja di luar negeri selama lima tahun. (mcr10/jpnn)
Terlebih, pihaknya saat ini sedang fokus memberantas para mafia sindikat pengiriman PMI secara ilegal.
Redaktur & Reporter : Elvi Robiatul