Kepala BSKDN Kemendagri Dorong Kebijakan Afirmatif PUG, Ada Ganjar Pranowo

Jumat, 30 September 2022 – 19:00 WIB
Kepala BSKDN Kemendagri Eko Prasetyanto dan Gubernur Jateng Ganjar Pranowo bersama peserta Audiensi Strategi Pembangunan Gender Bersama Pokja PUG Jateng dan Pokja PUG Papua Barat di Semarang, Jumat (30/9). Foto: Humas BSKDN Kemendagri

jpnn.com - SEMARANG - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kemendagri mendorong adanya kebijakan afirmatif dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG).

Kepala BSKDN Kemendagri Eko Prasetyanto mengatakan hal tersebut saat memberi arahan dalam acara Audiensi Strategi Pembangunan Gender Bersama Kelompok Kerja (Pokja) PUG Provinsi Jawa Tengah dan Pokja PUG Provinsi Papua Barat di Semarang, Jumat (30/9).

BACA JUGA: Kepala BSKDN Kemendagri: Pemda Harus Optimalkan Strategi Penguatan UMKM

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo ikut hadir dalam acara tersebut.

Eko menjelaskan, PUG menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat pembangunan di pusat maupun daerah.

BACA JUGA: Kepala BSKDN Kemendagri: Inovasi Tidak Harus Menciptakan Kebijakan Baru

Pelaksanaan PUG diatur Permendagri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan PUG di Daerah.

Eko mengimbau semua pihak agar mengafirmasi peran yang telah dilakukan perempuan dalam pembangunan.

BACA JUGA: Terungkap, Ganjar Kirim WA kepada Azwar Anas, Penghapusan Honorer 2023 Batal

"Mari kita melaksanakan kebijakan afirmatif, yang di rumah ini (perempuan) bukan berarti dia itu diam, kerjanya bahkan melebihi bapak-bapak, tetapi tidak dihitung," kata Eko.

Kemendagri selaku pembinaan dan pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah, kata Eko, selalu mendorong dan melekatkan arti kesetaraan pada semua pihak.

Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai audiensi terkait pelaksanaan PUG di daerah.

Dikatakan, pemahaman yang baik di tengah masyarakat mengenai gender sangat diperlukan untuk mendukung penyelenggaraan PUG agar menjadi lebih efektif.

Menurut Eko, kerja sama antara laki-laki dan perempuan dapat mempercepat pembangunan nasional.

"Sekarang pertanyaannya adalah lebih cepat mana berjalan dengan satu kaki atau berjalan dengan dua kaki? Begitu pun dengan pembangunan nasional. Jika hanya mengandalkan laki-laki saja tentu tidak akan lebih cepat," kata Eko.

Asas kesetaraan dalam pembangunan juga diamantkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Gubernur Jateng Ganjar Pranowo menyambut baik penyelenggaraan audiensi antara Pokja Jawa Tengah dengan Pokja Papua Barat.

Ganjar Pranowo berharap pelaksanaan audiensi tersebut menjadi upaya untuk memperkuat kesadaran ihwal pentingnya pemahamanan kesetaraan gender untuk mempercepat pembangunan nasional.

"Perempuan perlu diberi kesempatan dan kesetaraan untuk berkembang.”

“Kita perlu memberikan afirmasi terhadap peranan perempuan dalam pembangunan. Jika tidak demikian sampai kapan pun tidak bisa (mencapai kesetaraan)," sambung Ganjar Pranowo. (esy/jpnn)


Redaktur : Soetomo Samsu
Reporter : Mesyia Muhammad

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler