Terungkap, Ganjar Kirim WA kepada Azwar Anas, Penghapusan Honorer 2023 Batal

jpnn.com - JAKARTA - Pesan WA Ganjar Pranowo untuk Azwar Anas, Penghapusan Honorer 2023 Batal.

Pemerintah membatalkan rencana penghapusan honorer yang semula akan diterapkan mulai 28 November 2023.

BACA JUGA: Penghapusan Honorer 2023 Batal terkait Pendataan Non-ASN & Seleksi PPPK 2022, Oalah

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana mengatakan pemerintah mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah honorer sampai November 2023.

Bima menyebutkan butuh waktu 3-4 tahun untuk menuntaskan masalah hononer. Artinya, penghapusan honorer berpeluang baru diterapkan pada 2026.

BACA JUGA: Bukan 2023, Penghapusan Honorer pada 2026, PP Manajemen PPPK Bakal Direvisi

Penghapusan honorer per 28 November 2023 merupakan perintah Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen PPPK.

Menurut PP tersebut, mulai 28 November 2023 di lingkungan Instansi Pemerintah hanya ada dua jenis kepegawaian, yaitu PNS dan PPPK. Tidak ada lagi pegawai honoer.

BACA JUGA: Pupus Harapan 33 Guru Honorer Lulus PG PPPK 2021, Mereka Menangis

Karena sulit mengejar tenggat waktu yang tinggal 1 tahun itu, Bima mengatakan BKN mengusulkan melakukan revisi atau penyesuaian PP Manajemen PPPK, terkait batasan waktu 28 November 2023.

Ganjar Pranowo Kirim Pesan via WA kepada Azwar Anas

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pernah secara khusus mengirim pesan via WhatsApp kepada MenPAN-RB Azwar Anas terkait soal penghapusan honorer.

Ganjar mengirim pesan via WA persis di hari pelantikan Azwar Anas menjadi menteri pada 7 September 2022.

Intinya, Ganjar Pranowo mendorong pemerintah pusat agar mengkaji ulang keputusan menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang.

“Pada saat (Azwar Anas, red) dilantik saya WA, selamat Pak Anas ada PR-PR penting. Satu kita selesaikan soal honorer, dalam konteks otonomi daerah dan kebutuhan. Maka kita bisa sharing,” kata Ganjar usai menerima kunjungan kerja Komisi IX DPR RI masa persidangan I tahun 2022-2023, dalam rangka pengawasan terhadap tenaga kerja honorer, Senin (12/9).

Ada 3 pesan yang disampaikan Ganjar Pranowo kepada Azwar Anas.

Pertama, Ganjar meminta agar ada perubahan metode seleksi PPPK. Seleksi PPPK jangan mengandalkan tes potensi akademik, tetapi memaksimalkan skill sesuai dengan formasi.

“Wabil khusus untuk menyelesaikan honorer ini, tolong yang punya pengalaman sudah puluhan tahun, belasan tahun, testingnya diubah. Tidak lagi menggunakan model testing potensi akademis, tapi betul-betul skill. Maka yang di kami, provinsi, sudah lakukan itu,” ujar Ganjar, dikutip dari situs resmi Pemprov Jateng, Jumat (30/9).

Kedua, Ganjar berharap Menteri Anas berpihak pada ASN kompeten, dengan memberi reward dan kesempatan menduduki jabatan tertinggi.

“Mereka yang korupsi, narkoba, asusila, dan seterusnya, dipecat saja, dipermudah, jangan sulit-sulit. Sehingga nanti ASN-nya bisa sangat kompetitif,” tegasnya.

Ganjar menyebutkan saat ini jumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Jateng per September 2022 sebanyak 46.885 orang.

Perinciannya, berstatus PNS sebanyak 36.831 orang, CPNS 360 orang, PPPK Guru 9.284 orang, PPPK Kesehatan 357 orang, dan PPPK Penyuluh Pertanian 53 orang.

Penghapusan Honorer Tak Semudah Membalikkan Telapak Tangan

Ketiga, Ganjar menyampaikan kepada Azwar Anas bahwa kebijakan penghapusan tenaga honorer dari KemenPAN-RB dinilai tergesa-gesa.

Menurut Ganjar, fakta di lapangan, dalam hal ini di tingkat provinsi, tenaga kontrak sangat dibutuhkan karena kurangnya pegawai. “Maka saran saya di-review dulu,” kata alumnus UGM Yogyakarta itu.

Penghapusan tenaga honorer, kata Ganjar, tidak bisa secepat membalikkan telapak tangan.

Penghapusan honorer, kata Ganjar, harus diikuti pengembangan sumberdaya manusia yang sudah ada karena beban kerja mereka akan bertambah setelah tidak ada lagi honorer.

Sementara, peralihan dengan memanfaatkan teknologi, juga tidak secepat membalikkan telapak tangan.

“Kalau itu memang harus dilaksanakan, maka kita menyiapkan SDM-nya agar dia multitalented. Sehingga mereka bisa bekerja dengan kemampuan-kemampuan mereka. Tentu butuh skill tambahan, tapi itu kan butuh waktu ya. Makanya (penghapusan honorer)tidak bisa dalam waktu pendek,” kata Ganjar Pranowo. (sam/esy/jpnn)