Kepala BSKDN Kemendagri Kunker ke Papua Tengah, Menyampaikan Hal Penting soal Inovasi Daerah

Sabtu, 23 Maret 2024 – 05:41 WIB
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo (kedua dari kiri) saat lokakarya Penguatan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Berbasis Karakteristik dan Kearifan Lokal pada 4 DOB Papua di Kabupaten Nabire, Jumat (22/3). Foto: Humas BSKDN

jpnn.com - NABIRE - Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) menegaskan mengenai pentingnya inovasi dilihat dari sudut pandang penerima manfaat, yakni masyarakat.

Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan hal tersebut saat melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Provinsi Papua Tengah.

BACA JUGA: BSKDN Kemendagri Matangkan Pedoman Penyusunan Strategi Kebijakan Bidang Pemerintahan Dalam Negeri

Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka menghadiri lokakarya bertajuk Penguatan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Berbasis Karakteristik dan Kearifan Lokal pada 4 Daerah Otonom Baru (DOB) Papua di Kabupaten Nabire pada Jumat, 22 Maret 2024.

"Selain memiliki nilai kebaharuan dan nilai tambah untuk menyelesaikan berbagai permasalahan di daerah, inovasi semestinya dikembangkan dengan melihat sejauh mana manfaatnya dirasakan oleh masyarakat," kata Yusharto Huntoyungo.

BACA JUGA: Kepala BSKDN Kemendagri Imbau Pemkot Parepare Genjot Capaian Inovasi dalam IID

Yusharto melanjutkan, saat melaporkan inovasi pada Kemendagri melalui aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) yang diinisiasi oleh BSKDN, dia menyarankan agar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Tengah juga memperhatikan tingkat kematangan inovasi yang dilaporkan. Pasalnya, hal itu sangat menentukan hasil pengukuran IID suatu daerah.

"Dalam pengukuran IID yang kita nilai adalah ekosistem inovasi yang ada di daerah bukan inovasi per inovasi," kata Yusharto.

BACA JUGA: BSKDN Kemendagri Minta Inovasi Daerah Harus Sesuai Nilai-Nilai Pancasila

Dia mengingatkan agar Pemprov Papua Tengah tidak memelihara anggapan yang salah terkait inovasi. Misalnya anggapan bahwa inovasi adalah digitalisasi, sehingga di luar dari digitalisasi tidak bisa disebut sebagai inovasi.

Anggapan yang keliru ini dapat memicu keengganan untuk berinovasi.

"Inovasi adalah bagaimana kita menyikapi permasalahan yang dihadapi daerah dapat terselesaikan dengan cara yang lebih mudah, lebih murah dan lebih cepat itulah hakikat inovasi. Inovasi bukan suatu yang mahal, digitalisasi tetapi sesuatu yang membawa banyak manfaat bagi masyarakat," terangnya.

Sejalan dengan itu, Yusharto juga mengapresiasi Pemprov Papua Tengah yang pada tahun 2023 sudah melaporkan inovasinya melalui aplikasi IID. Dia berharap ke depannya, kontribusi Pemprov Papua Tengah dalam pelaporan inovasi daerah dapat terus meningkat.

"Mudah-mudahan ini akan berlanjut dan mohon dukungan dari Bapak/Ibu Kepala Dinas," jelasnya.

Sementara itu, terkait peningkatan inovasi di Papua Tengah, Yusharto mengatakan, Pemprov Papua Tengah dapat memanfaatkan proyek perubahan sebagai hasil dari pelatihan kepemimpinan yang diikuti oleh perangkat daerah untuk memperkuat ekosistem inovasi di wilayah Provinsi Papua Tengah.

"Pelatihan kepemimpinan ini yang akan menghasilkan proyek perubahan. Dari sini (proyek perubahan) inovasi akan lahir. Inovasi tersebut kemudian dapat kita catatkan sebagai inovasi milik Provinsi Papua Tengah apabila memiliki nilai kematangan yang baik," pungkas Yusharto. (sam/jpnn)


Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler