jpnn.com - JAKARTA - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri Kementerian Dalam Negeri (BSKDN Kemendagri) Yusharto Huntoyungo meminta Pemerintah Kabupaten Buru, Provinsi Maluku, mengoptimalkan pengelolaan potensi daerah berbasis inovasi.
Menurut Yusharto Huntoyungo upaya tersebut lebih cepat membangun ekosistem inovasi sekaligus mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
BACA JUGA: BSKDN Kemendagri Dukung Kepulauan Sangihe Kembangkan Pariwisata Berbasis Budaya Lokal
"Inovasi sebenarnya ini merupakan jalan pintas untuk kita bisa mendayagunakan berbagai potensi yang ada untuk bisa dirasakan sebagai kemakmuran bagi masyarakat selaku penerima manfaat dari kegiatan pembangunan yang kita laksanakan," ungkap Kepala BSKDN Yusharto saat menerima kunjungan Pemkab Buru di Ruang Video Conference BSKDN pada Senin (5/2).
Yusharto mengatakan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kesehatan, pendidikan dan pendapatan.
BACA JUGA: BSKDN Kemendagri Kunker ke Parepare, Menjaring Isu Strategis Pemilu 2024
Tidak hanya itu, kesejahteraan masyarakat di daerah juga dilihat dari angka pengangguran yang rendah dan rasio gini yang menurun.
Yusharto mengimbau Pemkab Buru memanfaatkan segala potensi yang dimiliki baik di laut maupun daratan untuk dikembangkan dengan inovasi.
BACA JUGA: BSKDN Kemendagri Dorong Peran Jabatan Fungsional Analisis Kebijakan Ditingkatkan
"Mari kita coba untuk lebih memperbaiki kualitas ke eksternal kita (menciptakan inovasi yang lebih beragam) untuk menjadikan masyarakat bisa merasakan kehadiran pemerintah melalui berbagai upaya yang sudah dilakukan," kata Yusharto.
Dalam mengembangkan potensi berbasis inovasi tersebut, Yusharto mengatakan Pemkab Buru perlu melibatkan setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar ekosistem inovasi di Kabupaten Buru semakin baik.
"Untuk setiap OPD dalam kegiatan utamanya atau kegiatan prioritas di tingkat kabupaten itu harus ada inovasi. Inovasi itu bukan kegiatan tetapi di setiap kegiatan itu ada inovasi, ada cara-cara yang kita kenalkan menjadi cara yang inovatif," kata Yusharto.
Pada kesempatan yang sama, Yusharto juga menjelaskan, berdasarkan laporan inovasi tahun 2023 pada aplikasi Indeks Inovasi Daerah (IID) hasil pengukuran IID Kabupaten Buru relatif masih rendah, yakni 34,54. Hal ini dikarenakan pada tahun 2023, Pemkab Buru hanya melaporkan 6 Inovasi daerah.
"Ini sangat berpengaruh terhadap kebijakan penilaian minimal 10 inovasi daerah. Dari 20 indikator yang dinilai terdapat 14,17 persen indikator tidak terisi atau tidak sesuai," ujar Yusharto.
Untuk itu, dia berharap ke depan Pemkab Buru lebih banyak lagi melaporkan inovasinya.
Tidak hanya melaporkan, Pemkab Buru juga perlu memperhatikan tingkat kematangan setiap inovasi yang dilaporkan.
"Nilai kematangan yang paling tinggi adalah 101. Kami harap ke depan Pemkab Buru lebih bersemangat lagi melaporkan perkembangan inovasinya ke kami. Kami juga siap membantu Pemkab Buru untuk bersama-sama meningkatkan inovasi," pungkas Yusharto. (sam/jpnn)
Redaktur & Reporter : Soetomo Samsu