jpnn.com - JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengingatkan seluruh kepala daerah agar bertanggung jawab terhadap wilayahnya.
Pasalnya, menurut Tjahjo, gubernur, bupati, dan walikota merupakan panglima pembangunan daerah. Jangan sampai jika ada masalah, dibebankan ke wakil atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD).
BACA JUGA: Menteri Yuddy: Kasus Honorer Peneror Lewat SMS Sudah Selesai
Tjahjo juga mengingatkan agar kepala daerah jangan berpikir hanya akan memimpin satu periode saja.
“Namun sampai dua periode,” kata Tjahjo dalam pengarahan dalam Musyawarah Perencanan Pembangunan (Musrembang) Regional Kalimantan 2016 di, Hotel Grand Sahid, Jakarta, Jumat (11/3).
BACA JUGA: Menpar Arief Yahya Terima Tantangan Sekjen UNWTO
Dengan berpikir akan memimpin dalam dua periode alias 10 tahun, lanjutya, maka seorang kepala daerah dapat maksimal dalam membangun integritas dan konektifitas antarwilayah. Kuncinya, kata Tjahjo, adalah membangun tata kelola pemerintahan harmonis, efektif, efisien demi percepat reformasi birokrasi.
Seorang gubernur, lanjutnya, juga harus mampu membangun konektifitas dengan bupati/walikota demi membangun wilayahnya, termaksud di perbatasan.
BACA JUGA: Maaf Pak Buwas, BNN Tak Bisa Setingkat Kementerian
“Secara periodik dua bulan sekali minimal harus paparan ke SKPD. Termaksud ke bupati/walikota, harus terintegrasi. Dengan begitu ada konektifitas pembangunan secara baik,” ujar Tjahjo.
Yang tak kalah penting adalah menjaga stabilitas wilayah. “Perlu penguatan dari forum komunikasi pimpinan daerah (Forkompinda). Bukan hanya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, namun sampai ke kecamatan. Perlu ada sinergi antara camat, polsek, danramil dan tokoh masyarakat,” pesannya. (adv)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pastikan Hanya Status Buwas yang Berubah, Bukan BNN
Redaktur : Tim Redaksi