jpnn.com - JAKARTA - Perwakilan Moluccan Community of UKI Laurenzo Leepel mengatakan, Kepincangan pembangunan serta kebijakan anggaran yang tidak adil, menyebabkan Provinsi Maluku jauh tertinggal dibanding daerah lain di Indonesia. Karena itu perlu penanganan khusus, apalagi mengingat Maluku merupakan provinsi kepulauan.
"Jadi sangat penting memastikan alokasi anggaran, benar-benar digunakan untuk pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Maluku," ujar Laurenzo pada diskusi meyambut hari jadi Kota Ambon ke-441 yang digelar di Kawasan Sarinah, Rabu (7/9).
BACA JUGA: Ya Ampun! Usai Operasi, Kain Kasa Tertinggal di Perut Anak
Pandangan senada juga dikemukakan perwakilan Komunitas Masyarakat Maluku di Jakarta lainnya, Janes Nanulaitta. Menurutnya, akibat pembangunan infrastruktur yang lambat, mengakibatkan Maluku tertinggal dari provinsi lain.
"Maluku merupakan wilayah strategis guna membangkitkan potensi nasional. Namun sayangnya, masih belum punya infrastruktur yang layak untuk mengembangkan sumber daya ekonomi atau manusia, dibanding wilayah Indonesia bagian barat," ujar Janes.
BACA JUGA: Waduh! Hingga Agustus Sudah Banyak Banget Pasutri Bercerai
Sebagai salah satu contoh, Janes kemudian menyoroti tataruang di Kota Ambon saat ini. Menurutnya, pembangunan yang ada terlihat sangat semrawut. Bahkan terkesan tidak ada rencana yang rasional.
"Kalau hujan di Ambon dapat menimbulkan longsor. Di daerah Batu Gajah, Batu Merah dan wilayah lainnya. Dan juga macet yang semakin membuat pusing masyarakat Kota Ambon. Tetap rakyat jadi korban," ujar Janes.
BACA JUGA: Mengejutkan! Di Bintulu Ada 64 WNI Ditahan
Karena itu Jannes dan sejumlah komunitas masyarakat Maluku berharap pembangunan di Maluku dapat lebih ditingkatkan. Selain itu komunitas yang juga terdiri dari alumni Fakultas Sipil UKI ini juga berharap Pemerintah Daerah dapat menghasilkan master plan yang baik di bidang infrastruktur.
"Master Plan ini penting memuat berbagai data dan informasi mengenai pembangunan dan pembiayaan infrastruktur berdasarkan skala prioritas pembangunan dan regulasi yang mendukung arah pembangunan," ujar Jannes.(gir/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Wow...Pemprov Hapus Dinas Pertanian dan Kehutanan
Redaktur : Tim Redaksi