jpnn.com - JAKARTA -- Kepolisian akan melakukan pengamanan melekat kepada calon presiden dan wakil presiden pada pemilihan presiden 2014 nanti.
Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Ronny Franky Sompie mengatakan, pengamanan melekat akan dilakukan jika Komisi Pemilihan Umum sudah mengumumkan secara resmi siapa capres dan cawapres yang akan bertarung di pilpres 9 Juni 2014.
BACA JUGA: Jatah PPPK dari Honorer K2 Belum Final
"Pengamanan melekat dilakukan jika telah ada pengumuman dari KPU soal capres dan cawapres-nya," ujar Ronny saat Focus Group Discussion bertajuk 'Ancaman Gangguan Pemilu 2014' di Gedung Div Humas Polri, Kamis (27/2)
Ia menambahkan, untuk keperluan itu Polri sudah menyiapkan personel untuk mengamankan enam pasangan. Hanya saja, kata Ronny, saat ini Polri masih konsen pada pengamanan pemilihan anggota legislatif yang dihelat 9 Apri 2014.
BACA JUGA: Uruguay Coret Cavani Jelang Lawan Austria
"Saat ini kami konsen ke pemilihan legislatif," ungkap jenderal bintang dua tersebut.
Pada kesempatan sama, Kepala Biro Pembinaan dan Operasional Badan Pemelihara Keamanan Polri Brigadir Jenderal M Ghufron mengatakan bahwa Polri menyiapkan 250 ribu personel untuk keperluan pengamanan pemilu 2014.
BACA JUGA: Majelis Hakim Berikan Wejangan Kepada Dua Penyuap Akil
Pasukan itu sudah bergerak dalam rangkaian Operasi Mantap Brata 2014, yang digelar 224 hari mulai 16 Maret hingga seluruh tahapan pemilu berakhir.
Dijelaskan Ghufron, pasukan itu terdiri dari 4.973 personel Mabes Polri dan 248.524 personel Polda di seluruh Indonesia, dari jumlah total 372.786 personel Polda.
Selain itu, 23.450 personel lain turut dilibatkan dalam operasi pengamanan ini. Secara keseluruhan ada 276.947 personel gabungan ini yang akan mengamankan target pengamanan yang terdiri dari orang, benda, lokasi, dan kegiatan.
Orang yang mendapatkan pengamanan di antaranya adalah Komisioner Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu. Sedangkan benda yang dimaksud seperti ogistik pemilu. Lokasi adalah Tempat Pemungutan Suara (TPS), sementara 'kegiatan' seperti hari pemungutan suara.
"Sebagai gambaran, terdapat 561.393 TPS di 79.075 kelurahan/desa," kata Ghufron.
Dia menjelaskan jumlah pasukan yang akan digelar telah melalui pertimbangan jumlah anggaraan pengamanan Pemilu sebesar Rp 1,5 triliun dari Rp 3,5 triliun yang diajukan Polri. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Menpan-RB Minta Pemda Tak Gaji Honorer K2 Rp 200 Ribu
Redaktur : Tim Redaksi