jpnn.com - JAKARTA - Ide Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama (Ahok) melokalisasi prostitusi di wilayah ibu kota mendapat penolakan keras dari banyak kalangan. Salah satu penolakan itu juga datang dari anggota Komisi VIII DPR yang membidangi agama dan urusan sosial, Rahayu Saraswati Djojohadikusumo.
Politikus Gerindra itu mengatakan, prostitusi harus dipahami sebagai bentuk kejahatan. Menurutnya, prostitusi juga bisa menjadi bentuk perdagangan orang. “Apalagi ketika dilakukan secara terorganisasi, di kompleks tertentu dan disertai mucikari, semakin kentara bahwa prostitusi merupakan bentuk eksploitasi manusia atas manusia lain,” kata Rahayu dalam siaran persnya, Selasa (21/4).
BACA JUGA: PSSI Dibekukan, Ini Komentar Ceu Popong
Keponakan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto itu menambahkan, lokalisasi prostitusi tidak akan serta-merta menghilangkan praktik pelacuran di kawasan-kawasan perumahan maupun perhotelan. Rahayu pun menganggap ide Ahok tentang lokalisasi hanya didasarkan pada pertimbangan parsial.
"Bahkan, kami tidak ragu untuk menyebutnya sebagai bentuk pendangkalan isu atas kegagalan Pemerintah DKI dalam menertibkan peruntukan bangunan-bangunan dan penguatan Kelurahan, RT, RW untuk menciptakan ketertiban lingkungan," kata Rahayu,
BACA JUGA: Marzuki Siap Maju Pimpin PD demi Menjaga Nama Baik SBY
Salah satu pegiat relawan Jokwi-Basuki pada Pilkada DKI 2012 itu menilai Ahok telah gagal memahami masalah secara komprehensif dan radikal. Rahayu bahkan menyebut gagasan tentang lokalisasi prostitusi itu merefleksikan sikap abai Ahok dalam menjadikan nilai-nilai kearifan lokal dan kepekaan gender sebagai elemen vital dalam melahirkan kebijakan.
"Gubernur Basuki perlu lebih sering berpikir tenang, termasuk memelajari ulang UU TPPO (UU Tindak Pidana Perdagangan Orang, red),” pinta putri pengusaha Hashim Djojohadikusumo itu.(fat/jpnn)
BACA JUGA: Incar Pemilih Muda, PDIP Dituntut Kreatif
BACA ARTIKEL LAINNYA... Politikus Gerindra Anggap Pembekuan PSSI Bukan Solusi
Redaktur : Tim Redaksi