jpnn.com, JAKARTA - Usulan penundaan Pemilu 2024 atau perpanjangan masa jabatan presiden menjadi polemik di publik.
Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin berpandangan wacana penundaan Pemilu yang digulirkan itu dinilai mengada-ada dan terkesan dibuat-buat.
BACA JUGA: Sepertinya Muhaimin Ambigu, Mau Jadi Capres tetapi Dorong Penundaan Pemilu
"Kalau menurut saya itu wacana yang mengada-ada. Itu wacana pembegalan terhadap konstitusi dan demokrasi," kata Ujang saat dihubungi wartawan, Senin (28/2).
Ujang menilai, alasan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden sebenarnya bukan merupakan aspirasi rakyat.
BACA JUGA: Secara Formal, Usul Penundaan Pemilu tak Pernah Dibicarakan di MPR
Apalagi ada yang mengatakan penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden karena faktor ekonomi atau atau marak bencana.
"Semua alasan itu hanya mencari pembenaran saja. Sesungguhnya kita tidak perlu menunda pemilu. Bukan hanya karena bertentangan dengan konstitusi dan tetapi juga bertentangan dengan kehendak rakyat kebanyakan," imbuhnya.
BACA JUGA: Usulan Penundaan Pemilu, Ketua DPD Merespons Tegas
Ujang pun mengingatkan bahwa pemerintah dan DPR dan penyelenggara pemilu sudah melaunching hari pencoblosan yakni 14 Februari 2024. Tahapan-tahapan dari pemilu pun segera dilaksanakan oleh KPU.
"Jadi sesungguhnya ucapan Penundaan Pemilu itu merugikan dirinya dan merugikan bangsa ini," ujarnya.
Ujang kembali menegaskan bahwa wacana perpanjangan masa jabatan presiden akan menghancurkan kehidupan berdemokrasi kita. Karena di dalam konstitusi jelas bahwa hak sebagai presiden dibatasi hanya dua periode saja.
"Mereka sengaja mencari alasan dan pembenaran ingin memundurkan pemilu yang artinya ingin merevisi atau mengamandemen konstitusi," tegasnya.
Dirinya pun mengingatkan kepada Jokowi jangan terjebak oleh wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden itu. Pasalnya, jika masa jabatan presiden diperpanjang makan rawan akan digugat oleh rakyat.
"Saya membacanya ada dua kemungkinan. Kelompok yang ingin memperpanjang masa jabatan dan ada yang tidak," ucapnya.
Berbanding dengan sikap Cak Imin, PDIP sebagai partai pengusung Jokowi justru menolak perpanjangan masa jabatan presiden dan penundaan pemilu.
Ujang pun memuji sikap partai yang dikomandoi Megawati Soekarnoputri tersebut.
"Saya salut dengan PDIP. Mereka konsisten. Saya baru pertama kali mengatakan salut kepada PDIP selama dalam pemerintahan ini," tegasnya.
Ujang menilai, sikap PDIP tersebut sangat konsisten dalam menjaga demokrasi dan konstitusi di Indonesia. Langkah PDIP tersebut seharusnya yang harus diikuti oleh partai politik lainnya.
"PDIP konsisten menjaga demokrasi, konsisten menjaga konstitusi dan menjaga bangsa ini dalam konteks mereka tidak mau mengamandemen ataupun memundurkan pemilu," pungkasnya. (dil/jpnn)
Redaktur & Reporter : Adil