jpnn.com, JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi melarang seluruh elemen masyarakat melakukan kegiatan mudik Lebaran 2020. Keputusan ini memang harus ditempuh sebagai upaya untuk menekan penyebaran wabah Covid-19 di seluruh wilayah Indonesia.
Larangan mudik ini diyakini akan menahan laju angka paparan Covid-19 sehingga kerja-kerja Pemerintah, tenaga medis, rakyat, dan pemangku kepentingan lainnya bisa lebih fokus memutus rantai penyebaran Covid-19.
BACA JUGA: Soal Larangan Mudik, Melki DPR Ajak Masyarakat Mematuhi Kebijakan Presiden
Menurut Anggota DPD RI atau Senator DKI Jakarta Fahira Idris, keputusan tegas yang diambil Pemerintah melarang mudik sangat tepat dan sesuai dengan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) sebagai strategi utama Pemerintah dalam memutus rantai penyebaran Covid-19.
Jika merujuk data mudik Lebaran 2019 tercatat jumlah total penumpang yang melakukan perjalanan mudik angkutan lebaran tahun 2019 (lewat moda transportasi udara, laut, darat, dan kereta api) sebesar 18,3 juta orang. Pergerakan orang sebanyak ini, jika tidak dilarang, tentu sangat berpotensi memperbesar angka paparan Covid-19 di seluruh Indonesia.
BACA JUGA: Tanpa Sanksi, Larangan Mudik Hanya Dianggap Imbauan
Menurut Fahira, pergerakan dan interaksi orang saat mudik itukan jumlahnya sangat besar, makanya tidak cukup hanya imbauan, tetapi memang harus dilarang tegas untuk menghindari terjadinya peningkatan kasus Covid-19.
“Saya sebagai rakyat mengapresiasi keputusan Pemerintah ini. Insha Allah, rakyat terutama para pemudik dan keluarga yang berada di kampung, paham akan pelarangan mudik ini dan menerima dengan ikhlas,” ujar Fahira yang sebelumnya juga meminta pemerintah melarang mudik secara resmi, di Jakarta, Selasa (21/4).
BACA JUGA: Dicopot Dari Jabatan Komisaris Utama PT Pelindo I, Refly Harun Bilang Begini
Fahira Idris mengungkapkan, setelah larangan mudik ini resmi ditetapkan, hal penting lainnya yang harus mendapat perhatian tentunya adalah implementasi kebijakan ini terutama teknis pemberlakuannya. Terutama terkait aturan keberadaan dan operasional berbagai moda transportasi (udara, laut, darat, dan kereta api) ke daerah-daerah tujuan mudik.
Sementara, teknis atau mekanisme pengawasan di jalan tol, jalan-jalan utama, jalan lintas, termasuk jalur alternatif penting segera disiapkan agar tidak ada pengguna kendaraan pribadi melintasi jalan-jalan tersebut untuk tujuan pulang kampung.
Pengaturan dan pengawasan di jalan juga penting agar kendaraan logistik tidak terganggu aktivitasnya.
Selain itu yang juga perlu diperhatikan dan diatur secara matang juga pergerakan orang yang terjadi di pulau-pulau lain di luar pulau Jawa selama masa mudik. Walau jumlahnya tidak signifikan seperti arus mudik dari Jabodetabek ke daerah-daerah di Jawa, tetapi mudik antar wilayah di luar Pulau Jawa juga harus tetap mendapat perhatian karena akan ada pergerakan orang dan interaksi antarwarga.
“Karena sudah resmi dilarang, teknis pelaksanaan di lapangannya juga harus matang. Saya yakin dengan tidak adanya pergerakan orang mudik atau pulang kampung, usaha kita menahan laju atau bahkan menghentikan penyebaran Covid-19 bisa lebih fokus dan maksimal. Kita semua tentu berharap semua warga dan semua elemen masyarakat patuh dan taat untuk tidak mudik dulu demi keselamatan diri sendiri, keluarga, dan tentunya keselamatan kita semua sebagai sebuah bangsa,” pungkas Wakil Ketua Badan Pengkajian MPR ini.(fri/jpnn)
Redaktur & Reporter : Friederich