jpnn.com, JAKARTA - Deputi Komunikasi dan Informasi Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Purwanto menyebut pihaknya mencatat beberapa kerawanan dalam kontestasi Pilkada 2020 yang digelar pada masa pandemi Covid-19.
Kerawanan pertama, kata Wawan, berkaitan dengan ancaman konvensional seperti konflik antarpendukung para pasangan calon dan pendukung kandidat dengan penyelenggara Pemilu.
Wawan mengungkapkan itu saat menjadi pembicara diskusi daring bertema "Antisipasi Kerawanan Kamtibmas dan Kesehatan dalam Pilkada serentak 2020" yang digelar Masyarakat Pers Pemantau Pemilu (Mappilu), Jumat (23/10).
"Konflik antarpendukung biasanya karena persiangan kandidat yang ketat dan dugaan kecurangan dilakukan salah satu pasangan calon," kata Wawan.
BACA JUGA: BIN: Dampak Penolakan Pilkada 2020 Menurunkan Jumlah Pemilih
Kemudian, kata Wawan, kerawanan Pilkada 2020 berkaitan lonjakan pasien positif Covid-19. Utamanya masa kampanye yang lebih mengedepankan tatap muka dari para pasangan calon.
"Di masa kampanye rentan meningkatkan lonjakan pasien Covid-19 akibat ada kerumunan dan tatap muka pendukung dengan calon kepala daerah," ujar dia.
BACA JUGA: Honorer K2 yang Lulus PPPK Waswas Dijadikan Alat Politik saat Pilkada
Lebih lanjut, kata Wawan, politik uang dan penyebaran hoaks juga menjadi peta kerawanan Pilkada 2020. Terkait hoaks ini bisa saja menjadi masif karena pelaksanaan kampanye yang diarahkan ke digital.
"Keempat (kerawanan) distribusi logistik. Kerusakan surat suara perlu menjadi atensi karena bisa menganggu proses Pilkada. Pada umumnya kerusakan surat suara saat proses pengiriman ke KPU," tutur dia. (ast/jpnn)
Redaktur & Reporter : Aristo Setiawan