jpnn.com - JAKARTA - Konsep pemerataan pembangunan sarana transportasi pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) dipertanyakan. Keputusan Presiden Jokowi menyetujui proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi salah satu buktinya.
Analis Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI), Dani Setiawan mengatakan, masih banyak daerah yang membutuhkan kereta cepat dibandingkan rute Jakarta-Bandung.
BACA JUGA: PLN Siap Beli Listrik PLTMH Deiyai
"Harusnya bukan kereta cepat Jakarta-Bandung, kan bisa ke daerah lain yang masih lebih membutuhkan seperti Banten-Banyuwangi, itu menurut saya manfaatnya akan lebih merata bagi pengembangan sektor ekonomi,” terang dia saat dikontak, Senin (25/1).
Selain itu, menurut Dani, pelibatan empat BUMN dalam proyek kereta cepat juga menuai kritik dan tanya. Apalagi, sampai saat ini publik tidak tahu seberapa besar keterlibatan empat BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) dalam proyek tersebut.
BACA JUGA: Pengamat UI: Laporan BPK ke Bareskrim soal Pelindo II Langgar UU
Lanjut dia, publik tahunya proyek kereta cepat dikerjakan konsorsium antara China Railway International Co. Ltd dengan PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia.
"Empat BUMN ini, mereka punya modal berapa sebenarnya. Jangan-jangan nanti ujungnya mereka pinjam ke Bank, BNI, BRI, Mandiri, bank-bank yang kemarin dapat pinjeman dari Cina juga. Jadi muter saja,” jelas Dani.
BACA JUGA: Harga TV Rakitan Kusrin Ternyata Murah
"Selain itu, kalau mereka gagal lalu dihadapkan pada satu situasi, BUMN itu jadi punya utang, kreditor akan menentukan kebijakan-kebijakan. Karena bagaimanapun kreditor berkepentingan utangnya dibayar."
Kamis (21/1) lalu, Jokowi diketahui meresmikan pelaksanaan proyek senilai USD5,5 miliar atau sekitar Rp 70 triliun tersebut. Peresmian proyek ditandai dengan peletakan batu pertama atau groundbreaking di Perkebunan Walini, Kecamatan Cikalong Wetan, Kabupaten Bandung Barat (KBB). (sam)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Marketeers Creativity Day, Menkop UKM: Makanannya Enak-enak
Redaktur : Tim Redaksi