Kerjasama KPK-Depkeu untuk IPK

JAKARTA - Kendati beberapa waktu terakhir ada kecenderungan negatif seiring masalah yang membelit KPK, dalam daftar yang dibuat berdasarkan survei Transparency International (TI), angka Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia untuk tahun ini sebenarnya masih mengalami peningkatanLengkapnya, dengan skor 2,8, IPK Indonesia mengalami kenaikan 0,2 dibanding tahun lalu

BACA JUGA: Polisi Dinilai Kebablasan Periksa Media

Artinya lagi, minimal hingga pertengahan tahun ini, masih ada progres positif dalam upaya pemberantasan korupsi di tanah air.

Dalam daftar itu, Indonesia tercatat menempati peringkat ke-111, atau dalam kelompok yang sama dengan negara-negara dunia ketiga seperti Algeria, Djibouti, Kiribati dan MaliTerkait progres yang masih dipandang baik itu, KPK sendiri sebagai lembaga utama dalam hal ini, menargetkan hingga akhir 2011 Indonesia bisa mencapai skor IPK 5, yang berarti setara dengan nilai Brunei Darussalam tahun ini.

Survei TI Indonesia juga menunjukkan bahwa di antara lembaga yang termasuk besar perannya dalam peningkatan IPK itu, selain KPK, adalah Departemen Keuangan (Depkeu)

BACA JUGA: Anggota Komisi VIII DPR Salahkan Travel

Sehubungan dengan itu pulalah kiranya, belakangan KPK pun kembali menggandeng lembaga yang dipimpin Sri Mulyani tersebut untuk bekerjasama, khususnya di bidang reformasi birokrasiTepatnya Jumat (20/11) kemarin, kedua pihak pun bertemu untuk menyepakati kerjasama itu.

Pihak KPK sendiri, melalui salah seorang Wakil Ketua-nya, Haryono Umar, mengatakan bahwa mereka berharap lewat kerjasama dengan Depkeu itu, kesuksesan reformasi birokrasi kelak juga dapat berimbas ke departemen dan lembaga lainnya

BACA JUGA: Penyebaran Hutan Indonesia Tak Proporsional

"Kami nanti akan membentuk tim khusus di mana reformasi birokrasi bisa diimplementasikan," ucap Haryono, seusai pertemuan di gedung KPK, menjelaskan pelaksanaan kerjasama itu.

Haryono menjelaskan lagi, bahwa selain memperbaiki birokrasi, KPK sendiri memiliki sejumlah program lain yang terus dilaksanakan, dalam rangka menaikkan IPK IndonesiaDi antaranya mulai dari reformasi pelayanan publik, penanganan hutang luar negeri, penanganan aset, hingga penanganan dana perimbangan"Ini semua (merupakan) upaya pencegahan yang harus dijajaki dan diimplementasikan," tambahnya.

Sementara itu, Sekjen Depkeu Mulia P Nasution, menambahkan bahwa niat atau fokus untuk mewujudkan pemerintahan yang baik itu, memang harus dilaksanakan di semua kementerian dan pemerintahan daerah"Perbaikan pelayanan itu bisa menjadi fokus terlebih dahulu," ungkapnya.

Dikatakan Mulia pula, dalam kerjasama lanjutan ini, KPK dan Depkeu kembali bergandengan tangan membentuk tim khusus yang akan memperkuat langkah yang sudah dijalankan sebelum ini"Tim baru yang akan diimplementasikan itu adalah perluasan dari langkah-langkah yang telah dilakukan," ujarnya memaparkan(git/agm/ito/JPNN)

BACA ARTIKEL LAINNYA... SBY Dinilai tak Paham Situasi