jpnn.com - JAKARTA - Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Ferry Kusuma menyatakan, belum terlihat keseriusan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk menyelesaikan kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu.
Padahal, penyelesaian kasus HAM sudah dimasukkan ke dalam program Nawacita. "Jokowi pernah bilang akan menyelesaikan pelanggaran HAM secara berkeadilan. Ia bahkan menyebutkan dalam nawacita kasus-kasus yang akan diselesaikan," kata Ferry kepada JPNN.com di LBH Jakarta, Minggu (4/9).
BACA JUGA: Kakorlantas Pantau Langsung Kondisi Tol Jelang Libur Iduladha
Nyatanya, Ferry menambahkan, setelah dua tahun berjalannya pemerintah Jokowi, belum ada upaya untuk menyelesaikan pelanggaran HAM. Bahkan, Jokowi malah memasukkan orang yang diduga kuat terlibat kasus pelanggaran HAM dalam struktur pemerintahan.
"Kita melihat Menkopolhukam dipilih dari orang yang diduga kuat terlibat kasus pelanggaran HAM," ucap Ferry.
BACA JUGA: Jokowi Diminta Penuhi Janji Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM
Karena itu, ia menyarankan agar Jokowi memenuhi janjinya dalam nawacita. "Kalau tidak kepercayaan publik kepada pemerintah semakin minim," ungkap Ferry. (gil/jpnn)
BACA JUGA: Polri Sudah Kantongi Calon Tersangka Kasus Calon Haji Berpaspor Filipina
BACA ARTIKEL LAINNYA... Gelar OTT di Sumsel, KPK Bekuk Lima Orang
Redaktur : Tim Redaksi