jpnn.com, JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP masih belum memutuskan siapa yang akan diusung sebagai menteri di kabinet pemerintahan Joko Widodo – KH Ma’ruf Amin.
Ketua DPP PDI Perjuangan Ahmad Basarah mengatakan bagi keluarga besar dan kader PDIP, ada dua instansi prerogatif dalam penentuan menteri. Pertama, ketika akan diusulkan presiden, calon menteri harus melalui pintu hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Setelah direkomendasikan Mega sebagai calon menteri, maka itu sudah menjadi hak prerogatif presiden terpilih untuk memutuskan.
BACA JUGA: Adian Napitupulu Bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara
“Jadi, dua pintu prerogatif ini harus dilalui,” kata Basarah di gedung parlemen, Jakarta, Selasa (13/8).
Nah, Basarah menegaskan, dengan demikian siapa pun yang akan diusulkan dari PDI Perjuangan sebagai calon menteri, merupakan kewenangan penuh dari Megawati Soekarnoputri.
BACA JUGA: PDIP Ingin Pimpinan MPR Ada dari Unsur Parpol Koalisi Adil Makmur
“Kami sebagai DPP hanya bisa memberikan informasi, masukan-masukan mengenai perkembangan dinamika di masyarakat. Mengenai siapa yang diusulkan, wewenang Ibu Mega,” ujar wakil ketua MPR ini.
Dia meyakini, putri Proklamator RI Bung Karno itu sudah mengantongi nama-nama yang dianggap layak dan berintegritas untuk membantu menyukseskan pemerintahan Jokowi.
BACA JUGA: Honorer K2 Ingin Bertemu Megawati dan Jokowi
“Sekali lagi, itu hak prerogatif Ibu Mega yang tidak dapat dilampaui pengurus partai yang lain, karena wewenang prerogatif bersifat khusus, hanya untuk ketua umum,” kata Basarah. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Ahmad Basarah Sebut Megawati Tak Mau Ketua MPR Dipilih Lewat Voting
Redaktur & Reporter : Boy