jpnn.com - JAKARTA - Ketua Setara Institute Hendardi menilai, keterangan Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar Pandjaitan dalam sidang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), Senin (14/12) kemarin, tidak relevan sebagai dasar pengambilan keputusan lembaga yang menyidangkan dugaan pelanggaran etik Ketua DPR Setya Novanto.
"Keterangan beliau malah mengaburkan informasi-informasi yang sebelumnya telah dipaparkan oleh Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM) Sudirman Said, maupun Direktur Utama PT Freeport Indonesia (FI) Maroef Sjamsoeddin," ujar Hendardi, Selasa (15/12).
BACA JUGA: Jerat Nikita dan Puty, Penyidik Terapkan Pasal Pencucian Uang
Keterangan Luhut dinilai ganjil, karena menurut Hendardi, tidak memberi jawaban memperjelas kondisi yang ada. Selain itu, meski dalam konferensi pers beberapa waktu lalu Luhut terkesan "marah", atas dugaan penyebutan namanya, namun tidak melapor pada aparat kepolisian.
"Ganjil juga karena sebagai seorang menteri yang membidangi masalah politik, hukum, dan keamanan, dirinya tidak mengikuti dinamika skandal politik ini. Bahkan seorang presiden dan wakil presiden saja memberikan perhatian," katanya.
BACA JUGA: Hampir Mayoritas Anggota MKD Mengarah Ke Pencopotan Setya Novanto, Kecuali...
Karena itu Hendardi berharap, MKD memperoleh pencerahan baru setelah mayoritas publik menghendaki pencopotan Setnov. MKD katanya, harus memutus perkara ini dengan akuntabel demi menjaga integritas MKD dan kelembagaan DPR.
"Segera setelah putusan dijatuhkan besok (Rabu,red), selanjutnya biarkan skandal ini berpindah di arena dan di jalur hukum," ujar Hendardi. (gir/jpnn)
BACA JUGA: Baleg: Revisi UU KPK Hanya Empat Poin Saja
BACA ARTIKEL LAINNYA... SIMAK NIH: Buwas Soroti Prostitusi Online, Narkoba dan Tempat Hiburan Malam
Redaktur : Tim Redaksi