jpnn.com - JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Aboebakar Alhabsy mengatakan, penundaan eksekusi mati para bandar narkoba termasuk duo warga Australia yang tergabung dalam sindikat narkotika internasional Bali Nine, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran, menunjukkan lemahnya kekuatan diplomasi Indonesia.
Menurut dia, bisa jadi ini merupakan indikasi Indonesia dalam tekanan Australia yang dalam beberapa waktu terakhir terus melakukan manuver secara masif.
BACA JUGA: Bantah Menunda Eksekusi Mati, Jokowi: Waktunya Sudah Ada
Aboebakar mengatakan, apabila alasan yang disampaikan adalah masih adanya proses hukum yang diajukan oleh para
terpidana mati, ini menunjukkan bahwa Jaksa Agung kurang cermat dalam melakukan proses finalisasi administrasi dari para terpidana.
Menurut Aboebakar, jika proses hukum masih diajukan oleh seorang napi, seharusnya mereka tidak dimasukkan dalam rencana eksekusi.
BACA JUGA: SDA Cabut Gugatan Praperadilan, Si Ngeri-Ngeri Siap Disidangkan
"Seharusnya, daftar nama yang masuk dalam rencana eksekusi adalah para napi yang sudah memiliki kekuatan hukum mengikat atau incracht," katanya, Minggu (8/3).
Politikus Partai Keadilan Sejahtera yang karib disapa Aboe, itu mengatakan, penundaan eksekusi mati seperti ini akan membawa dampak buruk pada pemberian efek jera.
BACA JUGA: Golkar Daerah Ikut Panas
Para pengedar tidak akan takut lagi dengan ancaman hukuman mati, karena semua masih bisa ditunda-tunda.
Menurut Aboe, menunda eksekusi mati mereka sehari, sama saja mentolelir kematian 50 orang yang terpapar dampak narkoba.
"Sedangkan dampak narkoba terus berjalan, setiap harinya sekitar 50 orang mati karenanya," tegas Aboe.
Belajar dari kasus Mustofa ataupun Freddy Budiman yang setelah divonis mati masih juga bermain dengan narkoba, maka seharusnya eksekusi bandar-bandar tidak ditunda-tunda lagi.
"Menunjukkan perlunya untuk segera melakukan eksekusi agar mereka tidak bertransaksi lagi," kata Aboe. (boy/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pastikan Akan Terus Merayu Jokowi
Redaktur : Tim Redaksi