jpnn.com - JAKARTA - Politikus Golkar, Bambang Soesatyo menilai kasus kenaikan harga gas elpiji 12 kilogram (kg) awal 2014 menggambarkan tidak adanya kewibawaan manajemen pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Buktinya, ketika mendapat kritikan dari masyarakat atas kebijakan yang dianggap tidak berpihak kepada rakyat, pemerintah mengelak bahwa keputusan itu tak bisa dicegah.
"Baik presiden maupun Menko Perekonomian mengatakan kenaikan harga elpiji itu sebagai aksi korporasi Pertamina yang sulit dicegah. Hanya orang bodoh yang percaya pada argumentasi ngawur seperti itu," kata Bambang dalam keterangan persnya di Jakarta, Minggu (5/1).
BACA JUGA: Blokir Anggaran Tak Akan Bikin TVRI Berhenti Siaran
Menurut Wakil Bendahara Umum DPP Golkar itu, meskipun Pertamina yang menaikkan harga elpiji, namun kebijakan itu tidak bisa lepas dari pemerintahan SBY. Alasannya, Pertamina merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diatur oleh Undang-Undang.
"Dia (Pertamina) harus tunduk pada pemerintah, khususnya kepada Presiden dan Menteri ESDM sebagai Pembina. Apalagi komoditi yang dikelola Pertamina sangat strategis dalam konteks kepentingan rakyat," katanya.
Karenanya, Bambang menganggap kalau Presiden SBY dan Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan naiknya harga elpiji 12 Kg sebagai aksi korporasi Pertamina, pernyataan tersebut sarat kebohongan. Kata dia, kenaikan harga itu tidak mendadak, melainkan sudah direncanakan dan diketahui pemerintah.
BACA JUGA: Prioritaskan Bedah Rumah di Sekitar Makam Gus Dur
"Pertamina telah melaporkan rencana kebijakan perubahan harga elpiji 12 Kg kepada Menteri ESDM Jero Wacik. Mekanisme pelaporan ini sesuai dengan Pasal 25 Peraturan Menteri ESDM No.26/2009 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Elpiji," ucapnya.
Bambang menjelaskan kenaikan harga elpiji berdampak sangat luas dan signifikan terhadap kehidupan rakyat. Ia memastikan Jero Wacik pasti tidak berani bertindak sendirian sehingga akan berkoordinasi dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. Apalagi, ada dampak inflatoir dari naiknya harga gas elpiji. Hatta dan Jero Wacik pasti harus berkonsultasi dengan Presiden SBY sebelum memberi respon final kepada Pertamina.
"Karena sejak 1 Januari 2014 Pertamina telah menaikan harga gas elpiji 12 kilogram, berarti presiden dan para pembantunya telah menyetujui proposal Pertamina itu. Kalau tidak disetujui SBY, Pertamina tidak akan berani menaikan harga gas elpiji," katanya.
BACA JUGA: Polda Terjunkan Tim Khusus Awasi Elpiji Oplosan
Pria yang karib disapa Bamsoet ini pun mengaku tidak percaya dengan instruksi SBY kepada Wapres Boediono agar mengadakan rapat koordinasi dengan para pihak terkait untuk menyikapi kenaikan harga gas elpiji. Baginya, langkah yang dilakukan SBY ini sebagai kebohongan dan kepura-puraan belaka. "Presiden, lagi-lagi cuci tangan dan tidak mau bertanggung jawab," pungkasnya.
Sekretaris Jenderal Partai Demokrat, Edhie Baskoro Yudhoyono mengatakan kebijakan menaikkan harga harga elpiji 12 kilogram merupakan keputusan korporat PT Pertamina. Ia mengatakan bahwa kenaikan harga elpiji itu tidak pernah dilaporkan ke Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Ini kebijakan korporat (Pertamina) dan kami yakin rencana kenaikan harga elpiji ini tidak dilaporkan kepada Presiden," kata Ibas dalam keterangan persnya, Sabtu (4/1).
Ibas pun secara tegas menolak rencana kenaikan harga elpiji 12 kilogram oleh Pertamina. Kata dia, kenaikan harga lebih dari 60 persen akan menimbulkan inflasi ataupun kenaikan harga yang akhirnya akan membebani rakyat. (awa/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Pasien KJS Ditolak RS karena Integrasi BPJS DKI belum Siap
Redaktur : Tim Redaksi