jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menegaskan tidak ada penghapusan daya listrik berdaya 450 VA.
Hal itu menanggapi isu penghapusan daya listrik saat rapat Banggar dengan Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan beberapa waktu lalu.
BACA JUGA: Listrik Golongan 450 VA Batal Dihapus, Ini Penjelasan Bos PLN
Menurut Said, penjelasan itu perlu dilakukan lantaran hampir seminggu isu penghapusan daya listrik 450 VA digoreng sedemikian rupa di dunia maya.
“Sistematisnya pemelintiran perihal ini, ditambah serangan pribadi terhadap saya menunjukkan ada pihak pihak yang mengorganisir dan tidak senang mandiri energi,” ujar Said siaran pers yang diterima Parlementaria, Senin (19/9).
BACA JUGA: PLN Tegaskan Tidak Ada Penghapusan Daya Listrik 450 VA
Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu menyatakan dirinya perlu menjernihkan kembali terkait agenda peralihan energi dari minyak bumi ke listrik.
Pertama, ungkap Said, sebanyak 9,55 juta Rumah Tangga berdaya listrik 450 VA masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
BACA JUGA: Petugas PLN Gadungan Curi Kabel Listrik Sepanjang 1.800 Meter, Edan
Kelompok rumah tangga itu, ungkap Said, masuk kategori kemiskinan parah oleh BPS termasuk keluarga berpenghasilan kurang dari USD1,9 per hari dengan kurs Purchasing Power Parity (PPP).
Dengan demikian, kata Said, terhadap kelompok rumah tangga seperti ini tentunya tidak mungkin bila kebutuhan listrik dinaikkan dayanya ke 900 VA.
Sebab, menurutnya, untuk makan saja rakyat susah dan kebutuhan listriknya rata-rata hanya untuk penerangan dengan voltase rendah.
“Sebanyak 14,75 juta rumah tangga menggunakan daya listrik 450 VA, tetapi tidak terdata dalam DTKS," tegas Said.
Dia meminta PLN, BPS, Kemensos, dan Pemda melakukan verifikasi faktual. Verifikasi itu untuk memastikan apakah mereka seharusnya masuk ke DTKS atau tidak.
Apabila hasil verifikasi faktual, tutur Said, kelompok rumah tangga yang seharusnya masuk DTKS, tetapi belum terdata di DTKS harus mendapatkan akses bansos melalui pendataan DTKS dan voltase listriknya tidak dialihkan ke 900 VA.
Sebaliknya, sambung Said, jika hasil verifikasi faktual menunjukkan bukan dari keluarga kemiskinan parah, yakni berpenghasilan dibawah USD1,9 per hari.
“Sebanyak 8,4 juta pelanggan listrik dengan daya 900 VA terdata didalam DTKS. Atas kelompok pelanggan ini, maka pemerintah harus kembali melakukan verifikasi faktual,” ujar Legislator dapil Jawa Timur XI ini.
Adapun, terhadap 24,4 juta pelanggan listrik dengan daya 900 VA, tetapi tidak masuk DTKS maka pemerintah harus melakukan verifikasi faktual.
“Jika perkembangan menunjukkan masuk kategori rumah tangga miskin maka harus masuk perlindungan bansos melalui pemutakhiran DTKS dan terhadap kelompok ini daya listriknya kami pertahankan tetap 900 VA,” pungkas Said. (jpnn)
Jangan Lewatkan Video Terbaru:
BACA ARTIKEL LAINNYA... Data Pelanggan Diduga Bocor, PLN Bilang Begini
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian