Ketua Banggar DPR Mengapresiasi Kinerja Tim Ekonomi Pemerintahan Jokowi

Jumat, 06 Agustus 2021 – 16:37 WIB
Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah. Foto: Humas DPR RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI MH Said Abdullah mengapresiasi kinerja tim ekonomi dan keuangan (Ekuin) pemerintahan Presiden Joko Widodo yang berhasil membawa Indonesia secara resmi keluar dari resesi ekonomi.

Hal ini tercermin dari angka pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal II - 2021 mencapai 7,07 persen dibandingkan periode yang sama tahun lalu atau year on year (yoy).

BACA JUGA: Inilah Sosok Pilihan Joe Biden untuk Tim Ekonomi

Secara secara kuartalan atau quarter-to-quarter (qtq), ekonomi tumbuh 3,31 persen.

“Dengan pencapaian tumbuh sekitar 3,31 persen untuk pertama kalinya perekonomian kita keluar dari zona resesi sejak kuartal II 2020. Pencapaian ini patut kita syukuri dan memberikan semangat bagi kita untuk memulihkan ekonomi kita yang diterpa pandemi covid19,” ujar Said Abdullah di Jakarta, Jumat (6/8).

BACA JUGA: Kinerja Perdagangan Kembali Surplus, Tim Ekonomi Jokowi Tuai Pujian

Sebelumnya, Badan Pusat Statistik (BPS) mengumumkan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal II-2021 sebesar 7,07 persen secara year on year (YoY)

Angka ini lebih besar dibandingkan dengan realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal I-2021 sebesar 0,74% YoY.

BACA JUGA: Harus Fair Akui Kinerja Ekonomi Pemerintah Tak Terlalu Buruk di Masa Pandemi

Menurutnya, jika dilihat dari data BPS, banyak sektor sektor yang tumbuh sebagai dampak kebijakan pemerintah selama kuartal satu tahun 2021. Misalnya, kebijakan diskon pajak (PPNBM) sehingga perdagangan mobil, sepeda motor dan reparasinya tumbuh sebesar 37, 88 persen (y o y).

Demikian juga sektor primer seperti perikanan dan peternakan tumbuh cukup besar

Sektor perikanan tumbuh 9,69% (y o y) dan peternakan tumbuh 7,07% (y o y).

Adapun industri pengolahan yang menyumbang 19,29% PDB juga tumbuh signifikan.

“Industri pengolahan tumbuh 6,58% (y o y),” kata Said.

Politikus senior PDI Perjuangan ini menjelaskan desain APBN 2021 yang melanjutkan kebijakan counter cyclical juga berdampak bagus terhadap sektor konstruksi.

Sektor ini tumbuh besar sebagai dampak dari realisasi belanja pemerintah pada konstruksi yang naik sebesar 50,22% pada tahun 2021 ini.

Sektor transportasi dan pergudangan yang terpukul akibat pandemi juga mengalami pertumbuhan.

Sektor ini tumbuh 25,10% (y o y), sumbangan terbesarnya adalah pertumbuhan angkutan udara yang mencapai 137,74%, dan angkutan rel 67,19%.

“Sejalan dengan pertumbuhan sektor transportasi, sektor hotel dan restoran juga tumbuh 21,58% (y o y). perhotelan tumbuh 45,07% dan restoran tumbuh 17,88%,” imbuhnya.

Dari sisi pengeluaran terangnya, tingkat konsumsi rumah tangga yang berkontribusi 57% PDB keluar dari zona resesi.

Konsumsi rumah tangga tumbuh 5,93%, jika pada kuartal sebelumnya masih -2,22%.

Bahkan pencapaian konsumsi rumah tangga ini melebihi pencapaian disepanjang tahun 2019 dan 2020.

Meskipun dibanyak sektor mengalami pencapaian yang menggembirakan, namun masih banyak pekerjaan yang harus dihadapi pada dua kuartal mendatang di tahun 2021.

Beberapa tantangan itu antara lain: Pertama, sejak 3 Juli 2021 hingga rencananya 9 Agustus 2021 pemerintah kembali memberlakukan kebijakan PPKM Darurat disegenap wilayah, yang awalnya mencakup Jawa Bali, kemudian diturunan areanya beberapa kota, dengan membuat level PPKM.

Namun banyak daerah yang masih dalam area level 4 PPKM. Kebijakan ini sebagai langkah pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan covid19 yang mulai naik di bulan Mei 2021.

“Saya memperkirakan kebijakan ini akan mengakibatkan pelambatan ekonomi kita di kuartal III 2021 dan akan masuk ke level kontraksi 1,7- 2%,” jelasnya.

Kedua, agar tingkat kontraksi ekonomi pada kuartal III 2021 tidak terlalu dalam maka pemerintah harus disiplin mencapai target penurunan covid19 dengan kebijakan PPKM ini.

“Dengan keberhasilan pengendalian covid19 dan PPKM tidak diperpanjang, maka saya perkirakan pada kuartal IV 2021, pertumbuhan ekonomi bisa kembali ke zona positif pada kisaran 4,7 -5,2%,” ulasnya.

Ketiga, seiring makin besarnya tingkat kasus positif covid19 di desa-desa, ditambah dengan data BPS yang menunjukkan sektor pertanian, khususnya tanaman pangan terkontraksi 8,16% maka harus diantisipasi oleh pemerintah agar tidak berdampak serius terhadap ketahanan pangan nasional.

Sebab bila kasus positif covid19 di desa meningkat, ditengah pertumbuhan tanaman pangan yang terkontraksi, maka akan berdampak ganda yakni akses layanan kesehatan di desa tidak sebanyak di kota, yang berakibat tingkat fatalitas akibat covid19 lebih tinggi dan terganggunya suplai pangan nasional.

“Keduanya harus diantisipasi oleh pemerintah,” terangnya.

Keempat, sebagai akibat dampak PPKM, pemerintah harus mengefektifkan program bantuan sosial, khususnya untuk keluarga miskin.

Langkah ini untuk mengantisipasi kemungkinan kontraksi kembali terhadap tingkat konsumsi rumah tangga.

“Untuk menopang rumah tangga menengah atas, pemerintah perlu mendorong kebijakan insentif perpajakan yang memungkinkan spending mereka lebih besar lagi, agar tingkat konsumsi rumah tangga terjaga dengan baik di zona positif pada kuartal berikutnya,” kata Said.

Kelima, seiring dengan meningkatnya laju ekspor dan impor, dimana pada kuartal II 2021 ekspor tumbuh 31,78% (y o y) dan impor tumbuh 31,22% (y o y), maka pemerintah perlu mengantisipasi agar berbagai kegiatan ekspor impor yang menopang PDB dari sisi pengeluaran cukup tinggi maka berbagai kejadian seperti kelangkaan peti kemas, layanan Customs Excise Information System and Automation (CEISA) pada Ditjen Bea Cukai tidak lagi bermasalah, termasuk berbagai kegiatan pungli yang sempat ditemukan oleh Presiden Joko Widodo.

Keenam, pemerintah perlu mengantisipasi kebijakan tapering off (pengetatan moneter) yang rencananya akan dilakukan oleh The Fed pada Oktober 2021 mendatang, bila ekonomi Amerika Serikat (AS) menunjukkan perbaikan.

Pemulihan ekonomi AS ini juga mendorong kemungkinan capital outflow pada pasar keuangan nasional yang konsekuensinya akan menekan rupiah.

Namun peluangnya potensi ekspor nasional akan meningkat, sebab AS adalah pasar ekspor tradisional kita. Total ekspor kita ke AS pada tahun 2021 sebesar 12% dari total ekspor.

“Sekali lagi, saya minta pemerintah menjaga momentum pertumbuhan ekonomi kita disepanjang tahun 2021 agar dapat bertahan pada kisaran 3,3-3,8% dengan mempertimbangkan segala tantangan yang akan kita hadapi pada dua kuartal mendatang,” pungkas Said.(fri/jpnn)


Redaktur & Reporter : Friederich

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Terpopuler