jpnn.com, JAKARTA - Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) menerima banyak pengaduan menyangkut minyak goreng dan pinjaman online (pinjol) ilegal.
Kepala Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) Rizal E. Halim mengatakan pengaduan konsumen berawal dari kelangkaan minyak goreng yang terjadi setelah peraturan yang dikeluarkan Kementerian Perdagangan.
BACA JUGA: Pengamat Khawatir Kasus Mafia Minyak Goreng Kemasan Merembet ke Curah
"Terkait minyak goreng, kami langsung ke pasar mengumpulkan data primer terutama masyarakat, agar harganya bisa terkendali dan ketersediaannya bisa pastikan tersedia," ujar Rizal dalam Podcast JPNN.com, Rabu (20/4).
Selain itu, pihaknya juga menyampaikan rekomendasi ke pemerintah terkait dengan temuan dan hasil dari analisa BPKN.
BACA JUGA: Wayan Sudirta Dorong Kejagung Kenakan Pidana Korupsi Bagi Pelaku Mafia Minyak Goreng
"Kami minta ke pemerintah agar harga yang diberikan ke konsumen Rp 14.500," ucapnya.
Selanjutnya, jumlah pengaduan konsumen paling banyak adalah menyangkut pinjol ilegal.
BACA JUGA: Misbakhun Dorong Kejagung Bidik Korporasi di Kasus Mafia Minyak Goreng
"Cukup banyak di tahun lalu sektor jasa keuangan paling ramai, termasuk pnjol, OJK dan Kominfo harus bekerja keras," kata Rizal.
Menurut Rizal, pihak pinjol seharusnya membentengi industri itu sendiri dengan membentuk dan memberikan tanggung jawab ke pelaku legal.
"Jika tidak dibentenhi, pasti mati satu tumbuh seribu. Ini tidak mudah," ungkapnya.
Untuk itu, Rizal menegaskan agar ke depan hal tersebut menjadi tantangan, tidak hanya memblokir Ponjol ilegal tetapi melakukan edukasi secara bersamaan kepada masyarakat.
"Literasi itu harus ditingkatkan dan tidak bisa ketika terjadi masalah baru diproses. Korban akan cukup banyak nanti," tutup Rizal. (mcr28/jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Penangkapan Mafia Migor Jadi Bukti Komitmen Jokowi Dalam Memberantas Korupsi
Redaktur : M. Adil Syarif
Reporter : Wenti Ayu Apsari