jpnn.com, JAKARTA - Ketua Umum Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Fadli Zon menyatakan pihaknya merasa beruntung karena berhasil mengantarkan ketua dewan pembinanya Prabowo Subianto menjadi Presiden ke-8 Republik Indonesia.
Hal itu disampaikan lantaran HKTI merayakan ulang tahun ke-51.
BACA JUGA: Fadli Zon Gelar Rapimnas HKTI, Keputusannya Menangkan Prabowo-Gibran di Tiap Provinsi
"Terpilihnya Pak Prabowo memang sangat disyukuri oleh kami, karena dengan demikian kita saat ini memiliki seorang presiden yang merupakan kader tani," kata Fadli Zon dalam keterangannya, Sabtu (27/4).
Dia berharap dengan dipimpin kader HKTI, pertanian ke depan bisa lebih maju dan lebih sejahtera.
BACA JUGA: Ketua HKTI Magetan Curhat kepada Ganjar soal Food Estate Mangkrak
"Isu kesejahteraan petani ini memang tidak akan pernah usang. Kunci ketersediaan pangan memang adalah kesejahteraan petani," lanjutnya.
Menurutnya, jika petani tidak sejahtera, mereka akan pindah ke profesi lain dan mengubah lahan pertaniannya menjadi lahan nonpertanian.
BACA JUGA: HKTI-KTNA Minta Masyarakat Tak Khawatir, Produksi Beras 2023 Surplus
"Ketika itu terjadi, maka masa depan pangan kita akan terancam," tegas wakil ketua umum Gerindra itu.
Sebagai catatan, hingga saat ini orang Indonesia masih tercatat sebagai salah satu pemakan nasi terbesar di dunia.
Menurut Statista (2017), konsumsi beras kita per kapita adalah 135 kg, lebih tinggi daripada Filipina (115 kg), Thailand (99 kg), dan juga Malaysia (81 kg).
Di sisi lain, meskipun jumlah petani padi Indonesia tercatat sebagai salah satu yang terbesar di dunia, tetapi produksi beras dalam negeri terus-menerus tidak pernah bisa memenuhi jumlah permintaan.
"Jumlah produksi dan konsumsi beras kita ada di posisi perlombaan yang tidak sehat. Dengan jumlah penduduk 280 juta, dan angka pertumbuhan penduduk sekitar 1,1-1,4 persen per tahun, produksi beras kita sulit untuk bisa mengimbangi," jelasnya.
Fadli Zon juga menyebutkan impor juga bukan lagi pilihan murah, karena negara-negara Afrika kini telah tumbuh menjadi pengimpor beras, sementara jumlah negara pemasok beras hanya itu-itu saja.
"Jadi, jika tidak segera melakukan perubahan drastis, kita rawan terhadap krisis pangan," tuturnya.
Menurutnya, untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, HKTI telah memberikan masukan kepada Presiden terpilih mengenai sejumlah isu krusial.
Pertama, HKTI menyoroti tiga persoalan terkait produktivitas yang perlu dibenahi, yaitu soal lahan, benih dan pupuk.
"Kami melihat bahwa agenda reforma agraria harus dilakukan lebih masif dan sistematis, karena angka kepemilikan lahan petani kita sangat kecil," kata Fadli Zon.
"Kedua, soal subsidi dan pemberian insentif bagi petani. Tanpa insentif, orang tentu enggan mempertahankan profesi dalam bidang usaha tani. Apa untungnya buat mereka?" lanjutnya.
Dia menjelaskan HKTI sejak lama telah menyampaikan bahwa petani harus diberi insentif, terutama terkait harga output. Kami, misalnya, mengusulkan agar HPP (Harga Pembelian Pemerintah) gabah tiap tahun harus direvisi.
"Bayangkan, kemarin selama bertahun-tahun HPP tidak pernah direvisi. Itu jelas merugikan petani, karena produk mereka dihargai sangat rendah oleh pemerintah," ungkapnya.
Dia mengungkapl saat ini, sesudah ada Badan Pangan Nasional (Bapanas) yang seharusnya rutin melakukan penyesuaian HPP, termasuk 2024 yang saat ini tengah digodok.
HKTI secara resmi telah mengusulkan HPP gabah kering panen (GKP) naik menjadi Rp6.757 yang ini berasal dari rumus bahwa harus menjamin 30 persen keuntungan plus 10 persen jaminan risiko dari biaya pokok produksi gabah per kilogramnya.
"Selain ini, masih terkait soal insentif, HKTI juga menilai kebijakan harga dasar dan harga tertinggi untuk gabah perlu diefektifkan," tuturnya.
Menurutnya, kebijakan tersebut harus berlaku untuk semua jenis usaha perberasan, baik swasta maupun BUMN dan harus ada sanksi bagi pelaku usaha yang membeli di bawah harga dasar.
"Tujuannya adalah untuk melindungi para petani produsen, khususnya pada saat panen, agar harga produk mereka tidak jatuh," tegas Fadli Zon.
Isu krusial ketiga ialah pentingnya pemerintah memprioritaskan petani dan produk pertanian dalam negeri.
Pemerintahan Prabowo-Gibran sendiri akan meluncurkan program makan siang gratis untuk anak-anak sekolah.
HKTI berpandangan bahwa program tersebut selain untuk peningkatan gizi bagi anak-anak, juga harus dimaksudkan menyerap produk petani dan pertanian domestik, mulai dari beras, sayur, susu, daging, ikan, dan sejenisnya.
"Program tersebut harus berjalan beriringan dengan program perbaikan produktivitas pertanian kita," jelasnya.
HKTI menilai program makan siang gratis bisa mendorong gerbong petani, peternak, pekebun dan pelaku usaha kecil kita.
"Program ini harus menggerakkan ekonomi rakyat, sebagaimana selama ini identik dengan kampanye Pak Prabowo. Sekali lagi, di hari ulang tahun ke-51 ini HKTI sangat bersyukur, karena mantan ketua umumnya bisa menjadi presiden," pungkas Fadli Zon.(mcr8/jpnn)
Redaktur : Budianto Hutahaean
Reporter : Kenny Kurnia Putra