jpnn.com, JAKARTA - Ketua Harian DPD HKTI Jawa Barat, Entang Sastraatmadja meminta semua pihak untuk menggunakan data Badan Pusat Statistik (BPS) sebagai rujukan bersama dalam mengambil sebuah keputusan.
Hal itu seperti yang selalu disampaikan Kementerian Pertanian (Kementan) dalam merujuk data produksi panen dari tahun ke tahun.
BACA JUGA: Kementan Siapkan Keerom jadi Sentra Komoditas Jagung Nasional
Menurut dia, BPS adalah data pasti yang secara resmi diakui Undang-Undang melalui pola kerja sensus-survei serta penggunaan metode Kerangka Sempel Area (KSA) dalam memotret luas baku sawah.
"Lembaga data inilah yang ditugaskan negara untuk mengumpulkan data di berbagai sektor kehidupan dengan menggunakan pendekatan tertentu, baik melalui sensus atau survey," ujar Entang, Kamis (23/3).
BACA JUGA: Kementan Gelar Bazar Tani, Tersedia Bahan Pangan dengan Harga Murah, Catat Waktunya!
Entang mengatakan, BPS adalah satu-satunya lembaga data yang bertanggungjawab langsung terhadap ketersediaan data yang ada.
Karena itu, kata Entang, polemik cadangan beras pemerintah yang merisaukan masyarakat semestinya tak perlu terjadi, apabila data perberasan yang dimiliki mampu berperan sebagai pengingat bersama.
BACA JUGA: Mentan SYL: Mengurus Pramuka Bagian dari Bela Negara
"Dengan demikian, BPS perlu kreatif dan inovatif dalam menyisipkan data untuk selanjutnya dijadilan konsumsi publik. Hanya data yang berkualitas, yang akan memberi rumusan terbaik dalam sebuah perencanaan pembangunan," katanya.
Kendati begitu, Entang menyayangkan data perberasan yang ada saat ini masih terbatas pada angka dan belum bercerita banyak tentang seluk beluk perberasan di Indonesia.
Entang mengatakan, saat ini banyak pihak yang berharap agar BPS mampu apa yang menjadi soal utama dalam melakoni pembangunan yang tengah dilakukan.
"Jadi, bukan hanya mengumpulkan dan menyusun data sehingga tercetak rapih dalam sebuah buku, tapi yang lebih diutamakan adalah sampai sejauh mana data tersebut bisa berbicara pada pembangunan yang sedang dilakukan," ungkap dia.
Entang menambahkan, sejak awal Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (Mentan SYL) sudah memiliki komitmen penuh pada penggunaan satu data, yakni data BPS.
Bahkan dalam program 100 hari kerjanya, SYL ingin agar negeri ini memiliki satu data pangan yang akurat dan akuntabel.
"Itu sebabnya, wajar jika banyak pihak yang mengapresiasi atas kemauan politik seperti ini," jelasnya. (jpnn)
BACA ARTIKEL LAINNYA... Mentan SYL Pastikan Pasokan Bawang Merah di Sampang Menjelang Ramadan Aman
Redaktur : Dedi Sofian
Reporter : Dedi Sofian, Dedi Sofian