jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan para menteri kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) jangan suka PHP alias pemberi harapan palsu kepada rakyat.
Hal itu disampaikan LaNyalla menyikapi banyaknya kenyataan yang berbeda dengan informasi yang disampaikan sejumlah menteri kabinet.
BACA JUGA: Vonis Mati Rizky Noviyandi Pembunuh Anak Kandung, Hakim: Terdakwa Sangat Keji!
Sebagai contoh soal program JETP (Just Energy Transition Partnership) yang dibanggakan sebagai hasil gemilang pertemuan G20 Bali.
Namun, faktanya makin redup dan berbeda kenyataan dengan informasi yang disampaikan sebelumnya.
BACA JUGA: Dahlan Iskan Kembali Datangi Ponpes Al Zaytun, Diajak Masuk Bunker, Penuh!
"Saat itu dikatakan Indonesia berhasil memperoleh pembiayaan USD 20 miliar untuk percepatan program transisi energi hijau. Disampaikan ketika itu, USD 10 miliar bantuan hibah, dan USD 10 miliar sisanya pinjaman lunak. Kita sudah senang saat mendengar itu," tutur LaNyalla melalui keterangan di Jakarta, Jumat (21/7).
Akan tetapi, faktanya dana USD 20 miliar itu ternyata pinjaman semua. Yang USD 10 miliar berupa pinjaman keras dengan bunga komersial dari sindikasi perbankan dunia, sedangkan USD 10 miliar lagi pinjaman lunak dari negara G7 plus.
BACA JUGA: LaNyalla Dapat Pesan Penting dari Try Sutrisno
Itu pun menurut LaNyalla tetap dengan bunga, meskipun lebih rendah dari bunga komersial dan dengan tenor yang lebih panjang.
"Yang murni bantuan hibah hanya 160 juta USD, atau hanya 0,8 persen dari total pinjaman USD 20 miliar. Itu pun peruntukannya untuk studi kelayakan investasi. Sehingga bank-bank dan negara pemberi pinjaman yakin bahwa pinjamannya akan terbayar,” tutur LaNyalla.
Oleh karena itu, LaNyalla meminta para menteri mencermati akurasi materi informasi yang disampaikan ke publik sehingga tidak memberi harapan palsu kepada masyarakat.
Dia juga meminta pemerintah serius memikirkan hambatan logistik yang memberi sumbangan, seperti lemahnya ranking Logistic Performance Index Indonesia. Termasuk buruknya angka ICOR (Incremental Capital Output Ratio).
Kondisi itu menurutnya menjadi Indonesia sebagai negara yang tidak kompetitif dari segi cost investment.
"Jangan terus menerus menebar madu di hidung, atau ibarat memberi angin surga, tetapi kenyataan di lapangan berbeda. Ini penting menjadi perhatian bagi para menteri, agar Presiden Jokowi juga mendapat informasi yang valid,” ucapnya.(fat/adk/jpnn)
Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam