Ketua DPD RI Minta Lembaga Sensor Film Daerah Ditambah, Bukan Dibubarkan

Kamis, 15 April 2021 – 20:40 WIB
Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti merespons wacana penutupan LSF Jatim oleh LSF Pusat. Foto: humas DPD RI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti merespons wacana penutupan satu-satunya perwakilan Lembaga Sensor Film (LSF) Daerah yang ada di Jawa Timur (Jatim) oleh LSF Pusat.

Menurut LaNyalla, LSF daerah layak ditambah dan dipertahankan eksistensinya. Sebab, banyak materi atau produk budaya di daerah yang disensor di LSF Pusat.

BACA JUGA: Senator Angelo Serahkan Bantuan DPD RI untuk Korban Bencana di NTT

Oleh karena itu, keberadaan kantor perwakilan LSF daerah dibutukan dengan harapan memberikan kemudahan kepada para sineas lokal dalam mengikuti prosedur penyensoran tanpa harus ke Jakarta.

"Tentu kehadiran LSF di daerah akan mempermudah kinerja yang terkait di bidang perfilman. Apalagi sineas dan rumah produksi di Jawa Timur terbilang cukup banyak memproduksi karya-karya film dan iklan oleh sineas-sineas mereka," kata LaNyalla dalam keterangan resminya, Kamis (15/4).

BACA JUGA: Oknum Dosen Unej Tersangka Pelecehan Seksual, Simak Respons Pengacaranya

Ketua Dewan Kehormatan Kadin Jawa Timur itu menilai ada beberapa alasan perlunya LSF daerah dipertahankan. Pertama, potensi film lokal berkembang cukup baik, meski di masa pandemi mengalami penurunan.

"Sebagai contoh di Jatim, berdasarkan data LSF Jatim, Production House (PH) yang produktif tercatat 40 PH yang tergabung dalam Asosiasi Perusahaan Perfileman Republik Indonesia (APPRI)," tutur LaNyalla.

BACA JUGA: Bang Saleh Datang ke RSPAD, Minta Disuntik Vaksin Nusantara, Simak Pengakuannya

Kedua, kata senator Dapil Jatim itu, potensi TV lokal menjadi obyek pemantauan LSF, baik skala regional maupun lokal daerah.

Sebagaimana diketahui, TV lokal dan platform digital berkembang pesat di Jatim. berdasarkan data dari KPID Jatim, tahun 2019 terdapat 85 stasiun TV dari berbagai platform.

"Hal ini menjadi penting bagi LSF untuk mengawal dan memastikan masyarakat Jawa Timur memperoleh tayangan atau hiburan yang sehat dan edukatif," kata alumnus Universitas Brawijaya Malang itu.

Ketiga, sosialisasi budaya sensor mandiri mendapatkan respons positif dari berbagai kalangan akademisi, lembaga pendidikan/pondok pesantren, serta organisasi kemasyarakatan seperti Muhammadiyah dan NU, organisasi kesenian dan komunitas film.

"Peran lembaga sensor amat penting agar tayangan yang disajikan itu berkualitas, sesuai standar etika yang berkembang di masyarakat, dan yang terpenting menjadi benteng bagi akhlaqul karimah masyarakat berdasarkan nilai-nilai Pancasila," kata LaNyalla. (*/jpnn)


Redaktur & Reporter : M. Fathra Nazrul Islam

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

Tag

Terpopuler