jpnn.com, KUTAI KARTANEGARA - Ketua DPD RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti mengingatkan pemerintah memperhatikan perspektif lingkungan dan potensi kebencanaan dalam membangun ibu kota negara (IKN) baru, di Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Mantan ketua umum Kadin Jawa Timur itu mengatakan langkah tersebut perlu dilakukan supaya ibu kota baru benar-benar bebas dari ancaman banjir.
BACA JUGA: Kunker ke PPU, LaNyalla Datangi Titik Nol IKN, Ada yang Menarik
Dia menjelaskan konsep smart city dan forest city atau the bush capital, serta sekaligus dengan pemulihan dan perlindungan lingkungan harus menjadi ciri istimewa dan model percontohan perkotaan modern.
“Yang terpenting adalah bebas dari banjir," ungkap LaNyalla kepada wartawan usai berkunjung ke Kesultanan Kutai Kertanegara Ing Martadinata, Kaltim, Senin (5/4).
BACA JUGA: Ketua DPD RI Perjuangkan Hari Kebudayaan dan Mengagendakan Kongres Raja Nusantara
Mantan ketua umum PSSI itu menyatakan sebagai smart city, ibu kota baru sangat penting menjadi kota terintegrasi yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) beserta teknologi internet untuk segala (IoT) dengan cara yang aman untuk mengelola aset kota.
Menurut dia, di dalamnya meliputi sistem informasi pemerintahan lokal, sekolah, perpustakaan, transportasi, rumah sakit, pembangkit listrik, jaringan penyediaan air, pengelolaan limbah, penegakan hukum dan pelayanan masyarakat lainnya sehingga efektif dan efisien dalam pelayanan.
BACA JUGA: LaNyalla Dukung Pembentukan Provinsi Kapuas Raya
"Smart city harus menjadi pedoman pembangunan ibu kota baru. Smart city dicirikan dengan integrasi hal-hal yang bersifat pelayanan publik, sehingga hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat bisa dilakukan secara satu pintu," ungkap alumnus Universitas Brawijaya Malang tersebut.
Sebelumnya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya mengunjungi areal calon ibu kota negara (IKN) di Kabupaten PPU dan Kukar, Kaltim. Dalam kunjungan kerjanya, Siti meninjau persiapan terkait kesiapan lahan dalam perspektif LHK yang akan dijadikan lokasi pusat gedung pemerintahan di IKN dan melihat progres pembangunan persemaian modern di IKN.
Siti juga memeriksa progres pembangunan persemaian permanen seluas 120 hektare yang akan dibangun di kawasan IKN, tepatnya di wilayah kawasan hutan produksi Mentawir pada areal IUPHHK-HTI PT Inhutani 1. Hal Ini sejalan dengan konsep pembangunan sekaligus dengan pemulihan. (*/jpnn)
Redaktur & Reporter : Boy